Logo Harian.news

KPK Ungkap Kerugian Negara Buntut Korupsi Bansos Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar

Editor : Rasdianah Rabu, 03 Juli 2024 14:39
Presiden Jokowi berbagi bansos di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023. Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi berbagi bansos di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023. Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara yang disebabkan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan masa pandemi Covid-19 naik menjadi Rp250 miliar. Kerugian itu pun masih dalam perhitungan sementara.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan pada perhitungan kerugian negara sebelumnya, korupsi bansos presiden senilai Rp125. Namun hal tersebut kemudian bertambah disebabkan adanya bukti baru.

“Ada perhitungan dari teman-teman auditor juga. Bertambahnya itu tentu alat buktinya bertambah, sehingga nilainya juga bertambah,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip dari liputan6, Rabu (3/7/2024).
Dalam modus operandi yang dilakukan untuk korupsi bansos presiden itu, Tessa menyebut adanya pengurangan kualitas pada isinya seperti beras, minyak goreng, biskuit, dan lain sebagainya.

Baca Juga : Gelar Rakor, KPK Bakal Perkuat Peran APIP di Sulsel

Sejauh ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.

Kasus bansos Jokowi itu terungkap pada saat tim penyidik antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

“Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga : Luncurkan Aplikasi APIP TA’, Danny Pomanto: Optimalisasi Pengawasan Internal dan Pencegahan Korupsi

Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi banpres yang kini telah proses penyidikan oleh KPK. “Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya,” ungkap Tessa.

Di kasus korupsi banpres diketahui tengah bersamaan dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos.

Namun yang membedakan antara dua kasus itu yakni, pada kasus bansos sebelumnya yakni pada pendistribusiannya. Sementara untuk banpres yang saat ini diselidiki adalah pada pengadaannya.

Baca Juga : 2 Kaki Tangan SYL Divonis 4 Tahun Penjara

“Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata Tessa.

“Sekarang di penyelidikan, pengadaan (banpres). Terakhir itu kan (bansos) yang didistribusi,” lanjutnya.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda