“Harus diuji kebenaran pengakuan mereka. Benar tidak mereka tidak tahu. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan melakukan konfrontir dengan Bahtiar,” paparnya.
Dari hasil konfrontir ini, Ansar yakin akan terbuka semuanya. Penyidik akan mengetahui siapa dapat apa.
Baca Juga : Korupsi Bibit Nanas Sulsel, Mantan Pj Gubernur dan Empat Tersangka Resmi Ditahan
“Nanti akan terlihat apa benar Bahtiar terlibat seorang diri. Saya kira penyidik sudah tahu alurnya. Kita tunggu saja,” katanya,
Ketiga, menurut Ansar, kapasitas Andi Ina Cs harus didalami lebih jauh. “Ini yang tidak kalah penting. Kalau perlu periksa ulang itu (Andi Ina, Syahar, Darmawangsa dan Ni’matullah,” pintanya.
Ada Gratifikasi
Baca Juga : Anggaran Pemilihan RT/RW Capai Rp 5 M, LAKSUS: Harus Transparan
Ansar mengemukakan, dalam kasus pengadaan bibit nanas, ada penggelembungan anggaran yang cukup fantastis. Jika merunut proses yang ada mustahil DPRD Sulsel tak mengetahui proyek ini.
“Kan anggaran besar. Mustahil DPRD tak tahu. Ini tanda tanya. Saya yakin akan terjawab dari hasil penelusuran nanti,” papar Ansar.
Selain mark-up, kata Ansar, memungkinkan ada gratifikasi atau suap.
Baca Juga : Laksus: Eksplorasi PT Artesis Rugikan Lingkungan Bone
“Nah gratifikasi ini yang berpotensi menyeret banyak pihak. Logika sederhana kan. Tidak mungkin bisa berjalan mulus satu proyek tanpa sokongan dari luar eksekutif. Taruhkan dukungan dari legislatif. Artinya, celah ini yang harus diusut penyidik,” sebut Ansar.
Lantas siapa yang memungkinkan terlibat? Kata Ansar, tidak sulit menemukan siapa yang menerima gratifikasi. Alurnya sangat jelas.
“Proses awal proyek ini melibatkan banyak pihak sampai kemudian terealisasi. Dan anggaran cair. Siap yang berperan di dalam. Kan jelas itu. Dari alur itu penyidik bisa tahu,” terang dia.
Ansar menjelaskan, dari awal pihaknya sudah melakukan banyak koreksi terhadap program Pj Gubernur Bahtiar. Termasuk proyek pengadaan nanas.
Menurutnya, saat itu ia mengingatkan bahwa proyek yang berbasis program sangat rawan korupsi. Ansar menyebut, proyek nanas tidak berorientasi pada kebutuhan publik.
“Dari awal ini memang hanya jadi objek korup. Masyarakat tidak butuh tapi dipaksakan. Akhirnya jadi ladang korup,” imbuhnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
