“Kita harus memastikan mana yang menjadi acuan, apakah data dalam LKPJ atau yang disampaikan SKPD. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, tetapi juga di beberapa OPD lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Razak juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi capaian program, baik yang tidak mencapai target maupun yang melampaui target.
Baca Juga : Bupati Gowa Melawan, Laporkan 2 Saksi Pansus Hak Angket DPRD ke Bareskrim Polri
“Setiap program pasti memiliki dinamika di lapangan. SKPD perlu menyampaikan secara terbuka berbagai kendala yang dihadapi, agar evaluasi yang dilakukan benar-benar komprehensif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus, Risqiyah Hijaz, turut menyoroti aspek koordinasi antar perangkat daerah, khususnya terkait responsivitas dalam komunikasi.
Ia meminta agar jajaran OPD, terutama di lingkup pengelolaan keuangan daerah, lebih kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan data yang diminta oleh Pansus.
Baca Juga : Bupati Gowa Tantang DPRD: Punya Bukti Asusila? Bawa ke Sini!
“Kami harap OPD terkait dapat lebih responsif dan mudah dihubungi oleh tim Pansus, sehingga proses pembahasan berjalan efektif dan tidak terhambat,” ujarnya.
DPRD Gowa berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan ini guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
