HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang terintegrasi bagi warga kepulauan.
Langkah ini mulai menunjukkan perkembangan nyata setelah adanya sinyal dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI terkait penambahan armada kapal. Munafri menyampaikan bahwa rencana tersebut kini telah masuk tahap pengalokasian.
Baca Juga : Lakukan Kunjungan, Appi Akui Kondisi Dermaga Pulau Sangat Memprihatinkan
Ia menyebutkan, Kota Makassar diproyeksikan akan menerima tambahan kapal guna memperkuat konektivitas antar pulau. Bahkan, satu unit kapal direncanakan segera memasuki proses penyerahan dalam waktu dekat.
Perkembangan ini menguat setelah pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang berlangsung di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar. Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur PIP Makassar, Capt. Rudi Susanto.
Fokus utama program ini adalah meningkatkan layanan transportasi laut antar pulau, terutama bagi masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan yang selama ini bergantung pada transportasi tradisional seperti “pete-pete laut”.
Baca Juga : Kemenhub Tegur Keras Garuda Indonesia, Minta Perbaiki Layanan Haji 2024
Ketersediaan layanan transportasi laut yang lebih terintegrasi dinilai sangat penting, tidak hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga untuk menunjang aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses layanan dasar.
Dengan kondisi geografis Makassar yang memiliki banyak pulau, transportasi laut menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar pelengkap. Oleh karena itu, Pemkot Makassar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna merealisasikan tambahan armada.
Munafri mengungkapkan bahwa meskipun saat ini telah tersedia satu kapal operasional, jumlah tersebut masih belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan armada sebelum layanan berjalan optimal.
Baca Juga : Arus Mudik Lebaran, Menhub Minta Polisi Razia Travel Gelap
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat dukungan tersebut.
Pertemuan di PIP Makassar dinilai sebagai momentum penting dalam mendorong realisasi program konektivitas laut yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Munafri, tambahan kapal nantinya akan berfungsi sebagai transportasi reguler antar pulau dengan rute tetap, mirip konsep pete-pete laut.
Baca Juga : Setelah YLKI, Giliran FormasNU Usul Penerbitan SIM Bukan Lagi di Kepolisian
Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan. Kapal ini akan diluncurkan untuk uji coba operasional setelah melalui survei jalur pelayaran.
Selain itu, satu kapal tambahan juga direncanakan hadir melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari strategi kolaboratif.
Munafri menegaskan bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk mewujudkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, serta berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran dan menghitung kebutuhan operasional, termasuk konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh.
Rute yang telah disurvei mencakup perjalanan dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian berlanjut ke Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, hingga kembali melalui beberapa pulau lainnya.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, masih dalam tahap kajian karena lokasinya lebih jauh ke laut lepas. Namun, rute tersebut tetap berpotensi dilayani jika tersedia tambahan armada di masa depan.
Dari sisi operasional, frekuensi pelayaran masih terbatas menyesuaikan anggaran bahan bakar. Saat ini diperkirakan layanan hanya dapat berjalan sekitar satu kali dalam sepekan, dengan kemungkinan peningkatan jika anggaran bertambah.
Penentuan jadwal operasional juga masih dibahas, mengingat kapal yang digunakan merupakan kapal kayu dengan kecepatan sekitar 7 knot, sehingga sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan gelombang laut.
Meski demikian, masyarakat kepulauan menyambut positif rencana ini. Selama ini mereka kerap mengalami kesulitan mobilitas, bahkan harus menyewa kapal secara swadaya dalam kondisi darurat.
Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dermaga. Beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung telah memiliki dermaga, meski belum sepenuhnya memadai, sementara pulau lain seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki fasilitas tersebut.
Pemerintah kota juga berupaya agar layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat apabila dukungan anggaran memungkinkan.
Program ini rencananya akan diawali dengan soft launching dan uji coba operasional untuk mengevaluasi efektivitas layanan di lapangan, dengan target pelaksanaan pada bulan Mei.
Saat ini, armada yang tersedia baru satu unit kapal bantuan dengan kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang. Pemkot Makassar pun masih terus mengupayakan tambahan kapal dari pemerintah pusat.
Diharapkan, kehadiran layanan ini mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau serta membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Makassar.
(ASW)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
