Ia mengingatkan, penegakan hukum berpotensi hanya menjadi formalitas apabila Kejari Sinjai tidak berani membuka dan mengusut peran pejabat pengambil keputusan.
Menurut Andi, Kejari Sinjai memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih.
“Ketika aparat penegak hukum tidak mampu menegakkan keadilan secara adil, maka itu sebuah keniscayaan akan memicu aksi besar-besaran dari masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga : Korupsi Menggantung, APH Dipertanyakan: Sinjai Darurat Kepastian Hukum
Sebelumnya, Kejari Sinjai menegaskan perkara SPAM akan berujung pada penetapan tersangka.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sinjai, Jhadi Wijaya, menyebut perkara SPAM telah memasuki tahap penghitungan kerugian negara.
“Kasus ini tetap berproses, dan setiap proses pasti ada hasilnya. Saat ini sudah masuk penghitungan kerugian negara,”ujarnya beberapa waktu lalu di aula kantor Kejari Sinjai.
Baca Juga : Polemik SPAM Sinjai, Mr X Singgung Calon Tersangka dan Peran Elite Daerah
Namun saja, Kejari Sinjai masih “mengunci rapat” arah perkara, termasuk siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.
Saat dikonfirmasi soal calon tersangka, Jhadi memilih irit bicara.
Jhadi juga berdalih keterbatasan jumlah jaksa menjadi tantangan.
Baca Juga : Bupati Sinjai Disarankan Libatkan Wabup dalam Proses Hukum Kasus SPAM
Bahkan, tim Intel disebut ikut membantu Pidsus untuk mengawal perkara.
Diketahui,TAPD lain sudah diperiksa oleh Kejari, namun sorotan paling tajam mengarah pada fakta bahwa hingga kini Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arief belum pernah dipanggil, meskipun sejumlah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lainnya telah diperiksa.
Padahal, Ratnawati Arief disebut merupakan bagian dari TAPD dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Keuangan Daerah, posisi strategis yang dinilai memahami alur penganggaran proyek SPAM. ***
Baca Juga : Di Balik Janji Tersangka SPAM Sinjai, Ada Nama Besar yang Tak Tersentuh?
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
