HARIAN.NEWS, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai harus menerima kritikan para anggota DPR RI dari Komisi XIII saat melakukan rapat pertemuan dalam membahas sejumlah masalah dan pelanggaran HAM selama 100 hari kerja kabinet merah putih Prabowo-Gibran di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Siti Aisyah melontarkan kritik pedasnya kepada sosok aktivis dan pemerhati HAM asal Papua tersebut.
Ia menilai kalau Natalius Pigai selama ini tidak pernah terlihat bekerja untuk menyelesaikan permasalahan atau sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di tengah masyarakat.
Baca Juga : Celios Rilis 5 Menteri Rapor Merah, Ada Natalius Pigai hingga Bahlil
“Tetapi setelah 105 hari kerja, kami enggak nampak sedikit pun yang sebenarnya Bapak kerjakan selama menjadi Menteri HAM ini,” ucap Siti dalam tanyangan YouTube Televisi Parlemen, dikutip Kamis (6/2/2025).
Siti Aisyah menyebutkan, jika selama ini banyak pelanggaran HAM yang menjadi santapan atau pembicaraan masyarakat. Ia menyinggung soal kasus yang ada di Rempang, Jateng dan pagar laut di Tangerang. Banten.
“Saya enggak lihat bapak ada di sana,” singkatnya.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Bentuk UU Khusus Transfer Narapidana
“Apakah di Rempang itu tidak melanggar HAM? Dan apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ayolah Pak, Kami minta Pak Pigai yang dulu (kritis terhadap pelanggaran HAM),” sambung Aisyah dalam rapat pertemuan.
Siti Aisyah pun mengingatkan kepada Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai sekarang. Bahwa permintaan anggaran Rp 20 Trilliun untuk menangani sejumlah pelanggatan atau bahkan kasus HAM yang terjadi di masyarakat tidak pernah menjadi masalah.
“Saya rasa itu sangat logis (anggaran), sangat logis kalau negara punya dana dan bapak bekerja. Malah Saya rasa 20 trilliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi atau menindaklanjuti pelanggaran HAM,” tutupnya.
Baca Juga : Puan Unggah Momen Harmoni dengan Presiden Prabowo dan Ketum Partai
Beberapa waktu lalu memang Natalius Pigai dihadapan para anggota Komisi XIII DPR RI sempat menyebutkan kalau dirinya dan jajaran membutuhkan anggaran sebanyak Rp 20 trilliun dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan sehubungan dengan pelanggaran HAM dan jadi perbincangan publik karena dianggap terlalu banyak.
PENULIS: MUH YUSUF YAHYA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
