HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar Sutardjo Tui menilai pemerintah perlu semakin gencar menggalakkan transaksi non tunai di berbagai sektor.
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital menjadi langkah strategis dalam meminimalkan peredaran uang palsu sekaligus mencegah praktik korupsi.
Baca Juga : 3 Kepala Daerah Diciduk KPK saat Bulan Ramadhan
“Semakin banyak transaksi digital, maka potensi uang palsu semakin minim. Selain itu, pembayaran non tunai juga membantu mencegah terjadinya korupsi karena seluruh transaksi dapat terdeteksi dengan cepat,” ujar Sutardjo, saat dikonfirmasi harian.news, Selasa (07/10/2025).
Ia menjelaskan, sistem digital menciptakan jejak transaksi yang transparan dan mudah dilacak, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas keuangan baik di sektor publik maupun swasta.
“Kalau non tunai, semua tercatat otomatis. Jadi kalau ada penyimpangan, bisa segera diketahui. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan pemerintahan,” tambahnya.
Baca Juga : Korupsi Bibit Nanas Sulsel, Mantan Pj Gubernur dan Empat Tersangka Resmi Ditahan
Sutardjo juga mengapresiasi langkah sejumlah lembaga dan pelaku usaha yang mulai mengadopsi metode pembayaran QRIS, e-wallet, maupun transfer digital.
Namun, ia menekankan agar pemerintah terus memperluas edukasi masyarakat, terutama di daerah yang masih mengandalkan transaksi tunai.
“Transaksi digital bukan hanya soal kemudahan, tapi juga keamanan dan efisiensi. Pemerintah harus mendorong inklusi digital agar manfaatnya bisa dirasakan hingga pelosok,” ujarnya menutup pembicaraan.
Baca Juga : Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Ditangkap di Hari yang Sama
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
