“Masalah stunting bukan sekadar isu kesehatan. Ini soal masa depan generasi. Harus ada kolaborasi nyata!” — H. Islam Iskandar
HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto makin serius mengatasi masalah stunting!
Baca Juga : Poltekkes Kemenkes Makassar Tingkatkan Kapasitas Kader Posyandu Lewat Pelatihan 25 Kompetensi Dasar
Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Wakil Bupati Jeneponto, H. Islam Iskandar, S.H., dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual via Zoom Meeting pada Rabu, 9 April 2025.
Rakor penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi, dan diikuti seluruh kepala daerah serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sulawesi Selatan.
Didampingi jajaran OPD terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto Syusanti A. Mansyur, Plt. Kadis DP2KB Mustakbirin, Sekretaris Dinas PMD, perwakilan Bappeda, dan tim teknis TPPS, Wakil Bupati menyampaikan komitmen kuat Pemkab Jeneponto dalam menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2025.
Baca Juga : Jeneponto Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Komunikasi Publik
“Masalah stunting bukan sekadar isu kesehatan. Ini soal masa depan generasi. Kita harus kerja bareng, lintas sektor, lintas desa. Harus ada kolaborasi nyata,” tegas Islam Iskandar dengan semangat.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi gizi, penguatan Posyandu, hingga intervensi spesifik untuk ibu hamil dan balita di setiap kecamatan.
Sementara itu, Kadinkes Syusanti A. Mansyur menggarisbawahi kesiapan dinasnya dalam memperluas layanan kesehatan ibu dan anak.
Baca Juga : Pemkab & DPRD Jeneponto Sepakat Evaluasi Tarif PBB-P2
“Kami siap gas full! Fokus pada edukasi gizi dan pemberdayaan kader Posyandu agar pemantauan tumbuh kembang balita makin optimal,” ujarnya.
Plt. Kadis DP2KB, Mustakbirin, juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan program Bangga Kencana, melakukan pemetaan keluarga berisiko stunting, serta mendorong peran aktif Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat desa dan kelurahan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
