HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, membawa visi misi yang berorientasi pada perbaikan Sulsel di masa depan. Namun, angka kemiskinan terus mengalami peningkatan tiga tahun terakhir.
Dalam Debat Publik Pertama Cagub dan Cawagub Sulsel yang digelar di Hotel Sheraton pada 28 Oktober 2024, Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, saat ia menjabat angka kemiskinan tahun 2021 8,78%, 2022 8,66% dan 2023 8,70%.
Sedangkan pasangan Danny Pomanto dan Azhar Arsyad membawa visi misi “Global Food Hub” Yang Sombere’, Macca & Resilient Untuk Semua. Menurut Danny, angka kemiskinan di Sulsel 2022 8,63% dan 2023 8,70%.
Baca Juga : Menteri PAN-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik ‘Sombere and Smart’ Kota Makassar
Andi Sudirman menyampaikan jika angka kemiskinan di Sulsel dapat diatasi dengan melakukan koordinasi yang massif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal itulah yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel.
“Waktu menjabat, kami selalu melakukan koordinasi. Sebelum penetapan wilayah miskin ekstrem pada 2023, kami telah melakukan bantuan keuangan untuk intervensi wilayah yang termasuk miskin ekstrem,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ada delapan kategori yang dimasukkan dalam program bantuan keuangan tersebut. “Kami berdiskusi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan apa yang harus dilakukan,” katanya.
Baca Juga : Diduga Ada Kecurangan, Danny Pomanto Laporkan KPPS
Lalu Danny Pomanto menuturkan jika pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala desa, lurah dan RT/RW untuk mengatasi kemiskinan di Sulsel.
“Jadi secara kelembagaan semua bekerja. Semua memakai mata dan cctv untuk melihat kemiskinan di pelosok desa dan kota. InsyaAllah dengan cara ini kita akan mengantisipasi kemiskinan,” ucapnya.
Selanjutnya, klaim angka kemiskinan yang dibeberkan dua pasangan calon dari data hasil rekap Bapelitbangda Sulsel yang disusun dalam Rencana Aksi tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2024 dijelaskan bahwa data kemiskinan pada tahun 2021 8,53%, tahun 2024 8,66% dan tahun 2023 8,7%.
Baca Juga : Ekonomi Sulsel 2024 Tumbuh Positif, Didominasi Pertanian dan Perdagangan
Koordinator Program Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice Risma Umar mengungkapkan jika kondisi kemiskinan di Sulsel yang masih mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode lima tahun terakhir peningkatan kemiskinan dianggap mengkhawatirkan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data per Maret 2023, jumlah kemiskinan di Sulsel mencapai sekitar 788 ribu juta jiwa. Sementara, khusus jumlah kemiskinan di Kota Makassar mencapai 74 ribu jiwa.
“Di data tersebut juga ada sekitar 1.000 lebih miskin ekstrem yang ada di Makassar. Selain itu dari data kemiskinan ini banyak kepala keluarga adalah perempuan,” katanya saat menghadiri jumpa pers di Hotel Vasaka pada 11 Desember 2023 lalu.
Baca Juga : Makassar Peringati Harkodia 2024, Danny Pomanto Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Selanjutnya, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Suryani, turut memberikan pandangan kritis terkait isu kemiskinan di Sulsel. Ia menganggap kemiskinan di Sulsel berwajah perempuan. Suryani menyoroti dampak buruk pembangunan proyek strategis nasional, seperti Makassar New Port (MNP), terhadap masyarakat pesisir, khususnya perempuan nelayan yang menimbulkan kemiskinan.
“Situasi perempuan nelayan di pesisir Kota Makassar sangat memprihatinkan. Meski mereka tinggal di kota, kondisi ekonominya tidak seperti masyarakat kota pada umumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan sering kali mengorbankan akses masyarakat pesisir terhadap sumber penghidupan mereka.
“Berbagai kendala dihadapi, mulai dari akses informasi hingga program pemberdayaan yang tidak merata. Bahkan, proyek seperti MNP membuat situasi mereka lebih buruk lagi,” lanjutnya.
Menurut Suryani, upaya untuk menyampaikan keluhan masyarakat pesisir kepada pemerintah sudah sering dilakukan.
“Kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah provinsi dan kota, baik saat masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman maupun Danny Pomanto. Bahkan, Komnas HAM juga sudah turun langsung, tapi solusi nyata belum terlihat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun visi dan misi calon gubernur Sulsel terlihat baik, pelaksanaannya perlu dipertanyakan.
“Apakah itu benar dirancang untuk mengatasi kemiskinan yang dialami masyarakat pesisir, atau hanya untuk memperkuat persekongkolan oligarki di Sulsel?” tanyanya.
Suryani juga mengkritisi keterlibatan pemerintah dalam mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya alam yang sering kali merugikan masyarakat kecil.
“Pembangunan harus melibatkan masyarakat rentan, khususnya perempuan nelayan. Jika tidak, kemiskinan mereka hanya akan semakin parah,” tegasnya.
Di tengah perdebatan ini, isu kemiskinan menjadi salah satu topik utama dalam kampanye pemilihan gubernur Sulsel.
Para kandidat diharapkan tidak hanya menawarkan solusi di atas kertas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pembangunan.
Pemilih Sulsel pun diminta cermat dalam menilai program-program yang ditawarkan para calon. Apakah program tersebut benar-benar mampu membawa perubahan, atau hanya sebatas janji politik? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat menentukan arah pembangunan Sulsel ke depan.
Penulis: Gita Oktaviola
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
