1.000 Dapur Bermasalah Ditertibkan
Dalam implementasinya, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penertiban terhadap lebih dari 1.000 dapur yang bermasalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Memang masih ada kekurangan di sana-sini. Kami sudah menertibkan lebih dari seribu dapur yang bermasalah. Ini proses pembelajaran yang harus terus kita perbaiki,” kata Prabowo.
Baca Juga : Presiden Prabowo ‘Sulap’ Pulau Miangas: Starlink untuk Setiap KK
Penertiban tersebut meliputi aspek higienitas, kualitas bahan pangan, manajemen dapur, hingga ketepatan distribusi. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat agar program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Pendanaan dari Efisiensi Anggaran, Bukan Utang
Menanggapi berbagai pertanyaan terkait sumber pendanaan, Prabowo memastikan bahwa program makan bergizi gratis dibiayai dari hasil efisiensi anggaran negara, bukan dari penambahan utang baru.
Baca Juga : Saat Prabowo Bertanya pada Buruh Apakah MBG Bermanfaat
“Ini penting saya tegaskan. Kita tidak berutang untuk program ini. Dana berasal dari efisiensi APBD dan APBN. Kita pangkas pos-pos yang tidak prioritas, alihkan untuk rakyat,” jelas Prabowo.
Presiden menilai, kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat. Dengan dana yang sebelumnya berpotensi bocor atau tidak tepat sasaran, kini dialihkan langsung untuk konsumsi masyarakat.
Manfaat Ekonomi Dirasakan Langsung
Baca Juga : Bupati Sinjai Terima Pengaduan Warga Pakokko Soal Jalan Rusak
Prabowo menekankan bahwa program makan bergizi gratis dirancang agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir pihak.
“Uang berputar di masyarakat. Petani jual hasil panen, peternak jual telur dan daging, ibu-ibu dapat pekerjaan di dapur. Ini ekonomi riil yang kita gerakkan,” urai Prabowo.
Mekanisme program yang melibatkan pelaku usaha lokal, koperasi, dan UMKM diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.
Baca Juga : Wabup Sinjai Kritik Kebijakan Efisiensi Presiden, Dinilai “Mencekik” Daerah
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
