HARIAN.NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti berbagai permasalahan yang menyebabkan terus turunnya produksi beras Nasional.
Selain disebabkan oleh iklim el nino, kondisi lahan juga semakin kritis imbas dari alih fungsi lahan untuk industri dan non pertanian lainya karena efek kebijakan otonomi daerah.
“Di sisi lain,semakin merosotnya kesuburan lahan dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi ini juga menjadi penekan produksi beras nasional,” ujar Firman, ketika ditanya soal turunnya pruduksi beras jelang panen raya, Selasa (4/6/2024).
Baca Juga : Mentan Amran: Stabilitas Pangan Jadi Kunci Kemajuan Indonesia
Di samping itu, kata Firman, banyaknya lahan pertanian yang irigasi teknisnya sudah tidak berfungsi akibat alihfungsi lahan pertanian untuk industri, perumahan dan lain sebagainya.
“Kenapa itu terjadi? itu adalah efek daripada otonomi daerah di mana otonomi daerah itu kepala daerah salah satu target utamanya adalah meningkatkan pembangunan dengan meningkatkan penerimaan asli daerah dari sumber dana pajak daerah dan retribusi, karena pertanian itu dianggap yang tidak produktif untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah(PAD) Bagaimana pertanian bisa produktif untuk menggali penerimaan daerah sedangkan petani sendiri juga masih merugi,” kata Firman
Di sisi lain, dengan dialihkan atau alihfungsi lahan menjadi industri atau area lain Maka, pemda ber padangan kebijakan pungutan retribusi dan pajak daerah yang dapat menjadi andalan utama penerimaan daerah sehingga begitu mudah Pemerintah daerah bersama DPRD merubah tata ruang daerah untuk dialihfungsikan dari lahan pertanian produktif menjadi industri dan area lainya.
Baca Juga : Himpuni Dukung Swasembada Pangan & Koperasi di Rembuk Nasional 2025
Sedangkan lahan pertanian yang tersisa itu kondisi lahan kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani karena infrastruktur dan tingkat kesuburan lahan, PH tanah dan unsur hara sangat rendah.
“Oleh karena itu unsur hara dan PH tanah yang rendah ini tidak mungkin tanah itu bisa produktif, dan menghasilkan yang maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Firman bagaimana caranya agar bisa meningkatkan produksi harus dimulai untk menyuburkan tanah tersebut dengan mengurangi pupuk-pupuk un organik itu digantikan dengan pupuk organik disamping infrasruktur lainya termasuk irigasi tehnis dan dukungan mekanisasi alat-alat pertanian lainnya .
Baca Juga : Lindungi Petani, Kementan Tetapkan Harga Dasar Singkong Rp1.350/kg
“Oleh karena itu pemerintah dan para pihak harus memperbaiki sistem manajemen pertanian kita ini. Terlebih, sekarang ini sudah ada yang bagus Pemerintah memberikan program bantuan mekanisasi alat pertanian dengan tujuan agar beban beban biaya petani itu tidak semakin berat,” kata Firman.
“Tetapi program bantuan mekanisasi kan tidak sekedar diberikan begitu saja tetapi harus juga dibangun sistem, management dan kesiapan SDM-nya seperti apa?,” tanya Sekjen SOKSI ini.
Buat Program dan Regulasi yang Memihak Petani
Menghadapi persoalan semakin merosotnya produksi pruksi padi dan beras naaional ini, Firman menyampaikan bahwa, Komisi IV DPR terus menerus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi dan program yang lebih berpihak dan meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani demgan perbaikan infrastruktur pertanian dan sistem irigasi dan pola tanahnya.
Baca Juga : Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Gabung Golkar Lewat MKGR, Benarkah?
“Selain itu diperlukan perbaikan sisten dan manajemen pengelolaan pertanian yang dapat/mampu mendorong peningkatan produksi,” katanya.
Senergitas antarkementerian lembaga harus diperbaiki dan di tingkatkan jangan berjalan sendiri sendiri.
Contoh Pembangunan irigasi primer ,sekunder oleh kementerian PUPR tetapi tersier oleh kementerian pertanian yang tersier di ujung tapi kalau primer,sekundernya tidak dibangun lalu tersiernya airnya lalu apa yang akan menggalir. Disisi lain juga kerusakan hutan kita juga memberikan andil terhadap masalah air kita,” terang anggota Baleg DPR ini.
Akui ada Kesalahan Manajemen dan Sistem
“Ini persoalan memang sangat kompleks, dan serius oleh karena itu kami sudah mendorong kepada pemerintah ayo kita hadirkan berbagai regulasi untuk membangun sistem pengelolaan pertanian berkelanjutan. Selama Saya menjadi anggota DPR RI selama masuk ke lima periode ini dan 4 periode di Komisi IV DPR Kementan mengelola anggaran kala itu masih 5 triliun,dan sekarang sudah sampai puluhan triliun tapi tidak pernah tercapai swasembada Pangan berarti kan ada kesalahan atau mis manajemen dan sistem,” katanya.
Ia menakankan, saat ini pemerintah harus mau mulai membedah bagaimana sistem manajemen , bagaimana kesiapan sumber daya manusia petani seperti apa dan bagaimana menyiapkan perbaikan program pemerintah.
“Dan yang terpenting adalah evaluasi program pemerintah selama ini sudah benar atau belum ini harus diperbaiki,” tegas legislator dapil Jateng III dan wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
