HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah se-Sulawesi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Rakor ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur, serta para Sekda, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Sulawesi.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya forum koordinasi ini sebagai wadah konsolidasi antar pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat ingin mendengar langsung aspirasi daerah terkait penyesuaian dana transfer, realisasi APBD, hingga pelaksanaan program pembangunan prioritas nasional.
“Forum ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan dinamika di lapangan. Kami ingin mencatat langsung harapan dan aspirasi kepala daerah karena setiap wilayah punya tantangan berbeda,” ujar Bima.
Ia menambahkan, pemerintah pusat berharap daerah mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski ekonomi nasional tumbuh 5,12 persen, kata Bima, masih banyak daerah yang menghadapi hambatan dalam realisasi anggaran dan pemerataan pembangunan.
Data Kemendagri mencatat, rata-rata realisasi pendapatan APBD nasional baru mencapai 63 persen, sedangkan realisasi belanja daerah masih di bawahnya. Adapun Sulawesi Selatan masuk 10 besar nasional dengan capaian belanja 52 persen.
“Oleh karena itu, ada empat langkah strategis yang perlu segera dijalankan: percepatan realisasi APBD, inovasi sumber PAD tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan,” jelasnya.
Selain itu, Bima juga menyinggung pentingnya penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan dana TKD sekitar Rp 43 triliun guna mempercepat pembangunan daerah dan mengatasi ketimpangan fiskal.
Usai pemaparan tersebut, para kepala daerah diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Salah satunya datang dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang memaparkan tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintahannya.
Munafri menyoroti persoalan rotasi dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang menurutnya masih membutuhkan ruang kewenangan lebih luas di tingkat daerah. “Perubahan target pembangunan butuh aparatur yang cakap dan tepat di posisi strategis. Namun, kadang kami terbentur pada batasan kewenangan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masalah perizinan yang kerap menjadi penghambat investasi. Meski Pemerintah Kota Makassar berupaya memberikan layanan cepat dan transparan, masih ada sejumlah proses perizinan yang bergantung pada lembaga di luar kendali daerah.
“Kalau mekanisme perizinan tidak sepenuhnya di daerah, maka sinkronisasi bisa terhambat. Investasi yang sudah siap pun bisa tertunda hanya karena proses lintas instansi,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Munafri mengusulkan pembentukan task force khusus di bawah Kemendagri yang bertugas menjembatani komunikasi daerah dengan kementerian teknis. “Sering kali, jika hanya berhenti di level dirjen, keputusan strategis sulit kami bawa pulang. Diperlukan penghubung resmi agar respons kementerian lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
