“Bangunan yang berubah fungsi, termasuk menjadi ritel modern, wajib melengkapi seluruh persyaratan perizinan meskipun sebelumnya telah memiliki IMB atau PBG,” jelasnya.
Menurutnya, aspek keselamatan, dampak lalu lintas, dan lingkungan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Baca Juga : Selamat HUT Kota Makassar ke-419
Dalam forum tersebut, Nurinzana Dg. Tadaeng mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas PTSP, baru 16 ritel modern di Kabupaten Gowa yang mengantongi izin resmi.
“Fakta ini menunjukkan masih banyak ritel modern yang beroperasi tanpa izin lengkap,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan ritel modern di sejumlah wilayah berpotensi mengancam keberlangsungan pedagang kelontong dan UMKM rumah tangga.
Baca Juga : Naoemi Octarina Dampingi Penyaluran 269 Alat Usaha untuk UMKM Sulsel
Sikap tegas juga disampaikan HMI Gowa Raya yang menolak penambahan izin ritel modern di Kabupaten Gowa.
“Kami bukan anti investasi, tetapi keberpihakan terhadap UMKM lokal harus menjadi prioritas,” tegas Nawir Dkk perwakilan HMI Gowa Raya.
Mereka mendesak penutupan permanen gerai yang tidak berizin serta pembatasan jumlah ritel modern dengan skema maksimal satu gerai per desa atau kelurahan.
Baca Juga : Green Culture dan Cerita UMKM Tetap Cuan Tanpa Plastik
Menindaklanjuti hasil rapat, Komisi III DPRD Gowa meminta Satpol PP bersama Satgas terkait segera melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum mengantongi PBG dan izin resmi sesuai ketentuan peraturan daerah.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
