Logo Harian.news

RAPBN 2023 Akan Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Editor : Andi Awal Tjoheng Selasa, 09 Agustus 2022 07:01
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: BPMI)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: BPMI)

JAKARTA, Harianews.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN ) tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani dalam keterangannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber.Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Menkeu.

Baca Juga : Pemerintah Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Rp513 Triliun untuk Tahun 2025

Baca Juga: Bappenas – Pemerintah Australia Rancang Pengembangan Transportasi di Kawasan Mamminasata

Menkeu menjelaskan bahwa tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi.

Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.

Baca Juga : Ketika Hakim MK Tanya 4 Menteri: Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana, Itu Bansos Apa?

“Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 (persen),” lanjutnya.

Baca Juga: Polisi Temukan Sejumlah Luka di Kepala Pada Kasus Pasutri Tewas di Aralle

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan bahwa dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat sehingga memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

Baca Juga : 4 Menteri Jokowi di Sidang PHPU, Kompak Sebut Bansos tak Terkait Pemilu 2024

Untuk itu, Menkeu bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943
Halaman

Follow Social Media Kami

KomentarAnda