HARIAN.NEWS, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo merespons soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ganjar secara tegas mengatakan, memakzulkan seorang kepala negara, harus didasari dengan alasan yang kuat, tidak bisa sembarangan.
“Siapa pun yang berpikir untuk memakzulkan juga harus melihat betul di mana letak pelanggarannya, sehingga masyarakat bisa tahu,” ujar Ganjar Pranowo di Pekalongan, Jawa Tengah, dikutip dari liputan6, Selasa (16/1/2024).
Politikus PDIP itu sendiri mengaku belum memahami alasan digulirkannya isu pemakzulan Jokowi. Menurut Ganjar, seorang kepala negara bisa dimakzulkan jika terbukti melanggar konstitusi.
Baca Juga : Ramai Teror Tempo, Ganjar Posting soal Spesies Mamalia Baru Indonesia: Tikus Berhidung Babi!
“Saya belum tahu apa yang akan dimakzulkan, pada persoalan apa, sehingga harus dimakzulkan. Ketika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa jadi entry point,” kata Ganjar.
“Mungkin orang mesti menjelaskan dulu ketika mau memakzulkan, apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin,” kata capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu meminta para pihak yang menggulirkan isu pemakzulan untuk membeberkan secara terang benderang kesalahan yang telah dilakukan Jokowi.
Baca Juga : Kabar Duka: Ibu dari Mahfud MD, Siti Khadijah Meninggal Dunia
Jika tidak ada pelanggaran, menurut Ganjar, maka pemakzulan terhadap mantan wali kota Solo itu tidak bisa dilakukan.
“Karena mesti ada sesuatu yang dilanggar, apakah itu soal janjinya, apa itu soal konstitusi atau peraturan undang-undangnya, baru kita bisa menginjak ke tahapan itu. Kalau enggak, ya enggak bisa,” kata Ganjar Pranowo.
Isu pemakzulan Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 menjadi kabar yang paling banyak disorot publik Tanah Air.
Baca Juga : Heboh Isu Kaesang Menghilang, Begini Komentar Mahfud MD
Isu tersebut semakin bergulir liar usai sejumlah tokoh menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dengan membawa petisi.
Dari 22 tokoh yang hadir, empat di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.
“Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” ujar Mahfud Md, Selasa (9/1/2024).
Baca Juga : Mahfud MD: KPU Tak Layak Gelar Pilkada
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
