HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu politik uang kembali mencuat sebagai salah satu tantangan serius yang dihadapi sistem demokrasi di Indonesia.
Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih.
Untuk itu, Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Rosniaty Azis minta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif perangi money politics atau politik uang jelang Pilkada Sulsel 2024.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak Pelaksanaan PSU Pilkada Palopo
“Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun,” kata Rosniaty, Selasa (5/11/2024).
Apalagi kelompok rentan seperti perempuan, yang kerap menjadi sasaran tim pasangan calon (Paslon) guna meraup suara.
Sehingga Bawaslu harus semakin ketat dalam melakukan pengawasan, jelang Pilkada 2024.
Baca Juga : Pasca PSU Pilkada Palopo, Bawaslu Sulsel Pantau Rekapitulasi Kecamatan
Meski begitu, Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.
“Karena kalau bukan dari kita sebagai pemilih yang mulai mengatakan money politic, saya rasa sekarang calon ini akan semakin liar,” kata Rosniaty.
Dia berharap, kedepannya dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa, sehingga pilkada tidak hanya kampanye agar memilih tapi juga disertai dengan pemahaman politik.
Baca Juga : PSU Pilkada Palopo 24 Mei 2025 Ditetapkan Hari Libur
“Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis:Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
