HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu politik uang kembali mencuat sebagai salah satu tantangan serius yang dihadapi sistem demokrasi di Indonesia.
Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih.
Baca Juga : Saiful Jihad: Bawaslu Sulsel Ingin Kerja Pencegahan & Parmas Terukur
Untuk itu, Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Rosniaty Azis minta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif perangi money politics atau politik uang jelang Pilkada Sulsel 2024.
“Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun,” kata Rosniaty, Selasa (5/11/2024).
Apalagi kelompok rentan seperti perempuan, yang kerap menjadi sasaran tim pasangan calon (Paslon) guna meraup suara.
Baca Juga : Aktivitas Pencegahan, Bawaslu Sulsel Sebut Melonjak 50 Persen Lebih
Sehingga Bawaslu harus semakin ketat dalam melakukan pengawasan, jelang Pilkada 2024.
Meski begitu, Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.
“Karena kalau bukan dari kita sebagai pemilih yang mulai mengatakan money politic, saya rasa sekarang calon ini akan semakin liar,” kata Rosniaty.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa
Dia berharap, kedepannya dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa, sehingga pilkada tidak hanya kampanye agar memilih tapi juga disertai dengan pemahaman politik.
“Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis:Nursinta
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Perketat Pengawasan PDPB Triwulan III 2026
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
