HARIAN.NEWS, JAKARTA – Aktivis HAM, Haris Azhar, menyoroti secara serius dugaan keterlibatan unsur intelijen dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Dalam pernyataannya di Nusantara TV, Haris mempertanyakan peran lembaga intelijen yang dinilai telah melampaui fungsi utamanya.
Baca Juga : Karikatur: Menko Marvest Luhut Binsar Lawan Haris Azhar dan Fatia di PN Jaktim
Menurut Haris, Badan Intelijen Strategis (BAIS) seharusnya berfokus pada urusan pertahanan dan intelijen perang, bukan justru terlibat dalam penanganan atau bahkan dugaan penindakan terhadap aktivis sipil. Ia menilai, jika dugaan ini benar, maka terdapat penyimpangan serius dalam penggunaan sumber daya negara.
Haris juga menekankan bahwa sosok Andrie Yunus merupakan aktivis yang telah banyak berkontribusi dalam kerja-kerja advokasi HAM. Ia menyebut, kontribusi korban bahkan lebih nyata dibandingkan sejumlah pejabat publik yang justru terjerat kasus korupsi.
Lebih jauh, Haris mengindikasikan bahwa peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual semata. Ia menyebut adanya indikasi kuat operasi yang terstruktur dan sistematis, yang melibatkan sumber daya serta persetujuan dari level pimpinan institusi tertentu.
“Ini sudah jelas sebuah operasi. Tidak mungkin sekadar kenakalan individu. Pola seperti ini menunjukkan keterlibatan struktur dan fasilitas institusi,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Haris mengajak publik untuk tidak terjebak pada spekulasi politik terkait siapa pihak yang diuntungkan. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada fakta bahwa peristiwa ini diduga melibatkan struktur negara, yang seharusnya tunduk pada prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.
Kasus ini, lanjutnya, kembali membuka persoalan lama terkait reformasi sektor keamanan, khususnya di tubuh TNI pada aspek intelijen. Ia menilai bahwa kejadian ini mencerminkan kegagalan dalam memastikan reformasi berjalan secara konsisten dan transparan.
Selain itu, Haris juga mengkritik mekanisme peradilan militer yang dinilai tidak tepat untuk menangani kasus dengan dugaan pelanggaran HAM berat.
Ia mengingatkan bahwa sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, wacana revisi sistem peradilan militer sebenarnya telah muncul, namun kerap terhambat oleh resistensi politik internal.
Menurutnya, sistem peradilan militer yang berbasis yurisdiksi personal berpotensi menghambat keadilan, terutama jika kasus yang terjadi menyangkut kepentingan publik luas dan dugaan pelanggaran HAM serius.
“Jika kejahatannya adalah pelanggaran HAM berat, maka tidak seharusnya diselesaikan dalam peradilan militer. Ini menyangkut keadilan bagi korban dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Haris menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi masyarakat sipil, untuk terus mendorong akuntabilitas, transparansi, dan reformasi yang lebih substansial di sektor keamanan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
