Logo Harian.news

Apel, Munafri Singgung Sistem Merit Birokrasi dan Pejabat ‘Lompatan Kuantum’

Editor : Rasdianah Senin, 21 April 2025 14:04
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin apel pagi, Senin (21/4/2025). Foto: dok
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin apel pagi, Senin (21/4/2025). Foto: dok

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), melontarkan kritik tajam terhadap sistem birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi.

Hal tersebut disampaikan Appi saat memimpin apel pagi lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memperingati Hari Kartini di halaman Balai Kota, Senin (21/4/2025).

Baca Juga : Pemkot Makassar Benahi TPA Antang, Pengerjaan Sudah 40 Persen

Appi menyebutkan, selama beberapa tahun terakhir terjadi ketimpangan dalam pengelolaan karir pegawai negeri sipil di lingkup Pemkot Makassar.

Menurutnya, sejumlah pejabat mengalami ‘lompatan kuantum’ dalam karir tanpa proses yang sepadan, sementara yang lain justru stagnan, meski memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi.

“Ada yang melompat terlalu jauh, ada juga yang tidak bergerak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa sistem merit belum berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus atur kembali semua ini,” tegasnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji Ulang TPP ASN dan Skema Gaji PJLP

Munafri menilai bahwa proses pemerintahan yang sehat hanya bisa berjalan jika penempatan posisi dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis pada kemampuan serta tanggung jawab.

Ia menekankan pentingnya membuka ruang bagi pegawai yang memang layak, kompeten, dan memiliki integritas tinggi untuk diberi kepercayaan.

“Pemerintahan ini butuh orang-orang yang siap bekerja, bukan hanya yang dekat dengan kekuasaan. Mereka yang punya dedikasi harus diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga : Melinda Aksa Ajak Kader PKK Perkuat Literasi Digital dan Perlindungan Anak di Era Digital

Ia menyampaikan bahwa pembenahan sistem meritokrasi bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berpihak pada pelayanan publik.

“Kalau kita ingin proses pemerintahan berjalan baik, maka setiap orang harus berada pada tempat yang semestinya. Tidak ada lagi ruang untuk kepentingan di luar kompetensi dan akuntabilitas,” katanya.

Langkah ini, lanjut Munafri, akan menjadi fondasi kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga : Prof Ilmar: Seleksi Pimpinan Baznas Makassar Cacat Prosedur, Sebaiknya Diulang

“Kita akan memberikan ruang kepada orang-orang yang mampu melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan punya tanggung jawab dan dedikasi yang harus diberikan juga kesempatan untuk bekerja secara bersama-sama.,” pungkasnya.

PENULIS: NURSINTA

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]

Follow Social Media Kami

KomentarAnda