Melihat Arah Baru Perusda Makassar: Dari Jajaran hingga Sistem

HARIAN.NEWS, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur dan Plt Dewan Pengawas perusahaan daerah (Perusda) Kota Makassar yang baru ditetapkan.

Pertemuan berlangsung di Balai Kota Makassar, Selasa (22/4/2025), sebagai bagian dari konsolidasi awal dalam penataan ulang manajemen seluruh Perusda.

Munafri menegaskan, pemilihan dan penetapan jajaran baru bukan didasarkan pada pertimbangan pribadi, melainkan hasil evaluasi tim transisi, monitoring, serta pertemuan dengan seluruh direksi lama.

“Ini adalah bagian dari penyegaran dan perbaikan menyeluruh agar target-target pemerintah kota bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penempatan dewan pengawas kini terhubung langsung dengan instansi teknis yang membawahi masing-masing Perusda. Contohnya, Terminal dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Pasar dengan Dinas Perdagangan, Parkir dengan Bapenda, dan beberapa lainnya seperti RTH dan BPR yang segera menyusul dalam proses evaluasi.

“Langkah ini bukan sekadar mengganti orang, tetapi membenahi sistem. Dari hasil review, ditemukan beberapa hal mendesak, seperti di PDAM. Sebagai penyedia layanan dasar air bersih, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Target penerimaan tidak sesuai proyeksi, artinya manajemen harus diganti,” tegas Munafri.

Ia menambahkan bahwa permasalahan di PDAM bukan hanya persoalan kinerja keuangan, tapi kelemahan dalam sistem pengelolaan.

“Ini butuh usaha ekstra untuk memperbaikinya. Kita harus maksimalkan operasional agar bisa berjalan dengan benar.”

Perusda Pasar juga tak luput dari sorotan. Menurut Munafri, potensi pasar sangat besar, tetapi belum menghasilkan manfaat signifikan.

“Pasar ini hanya menjadi aset tidur. Bangunannya pun banyak yang tidak layak pakai. Kalau tidak ditangani secara mandiri dan profesional, aset ini bisa hilang,” katanya.

Ia mendorong pola kerja sama baru agar pengelolaan pasar menjadi lebih produktif.

Situasi serupa terjadi di Terminal. Biaya operasional yang mencapai Rp 6 miliar per tahun hanya menghasilkan laba tipis.

“Padahal ini usaha, seharusnya dikelola oleh orang-orang yang paham bagaimana menjalankan bisnis,” ucapnya.

Munafri menekankan bahwa perombakan ini tidak ditujukan untuk menyalahkan individu, tetapi fokus pada perbaikan sistem. Namun, jika dalam proses ditemukan pelanggaran hukum, ia tidak segan menindak.

“Kalau ada perbuatan yang melanggar hukum, pasti terseret. Tapi fokus kita adalah membenahi. Saya ingin semua bisa berfungsi dengan baik, mewujudkan Perusda yang sehat dan mandiri.”

Di akhir audiensi, Munafri mengingatkan seluruh direksi dan dewas agar bekerja cepat, transparan, dan mampu membaca proyeksi bisnis ke depan.

“Waktu kita tidak banyak. Ini adalah aset milik pemerintah kota. Jika dikelola sesuai aturan, pemerintah akan menjadi pelindung kalian semua,” tutupnya.