HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Azhar Arsyad meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel lakukan cek fakta pada saat debat kedua Pilgub Sulsel.
Hal tersebut disampaikan Azhar Arsyad, menyusul perbedaan data yang kerap terjadi oleh Paslon nomor urut 01, Mohammad Ramdhan Pomanto – Azhar Arsyad (DiA) dan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi Masse (Andalan Hati), selama debat publik perdana Pilgub Sulsel.
Azhar menilai, akurasi data dalam debat publik sangatlah penting khususnya isu terkait angka kemiskinan hingga produksi pertanian di Sulsel.
Baca Juga : Ketua PKB Maros Garansi Maros Lebih Baik Ditangan DIA
“Soal apa materi itu juga sebenarnya menurut saya, data-data itu harus dicek fakta sebenarnya kemarin perdebatan soal Angka kemiskinan, perdebatan soal produksi pertanian kan,” ujar Azhar di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (31/10/2024).
Apalagi, Paslon nomor urut 02 selalu memberikan pernyataan mengklaim tentang angka kemiskinan menurun dan produksi jumlah pertanian Sulsel naik.
“beliau (Paslon nomor urut 02), selalu merasa selalu naik nah itu yang mau dicek kebenarannya, apa betul?” tukasnya.
Baca Juga : Debat Kedua, DiA dan Andalan Hati Bakal Adu Gagas Soal Ekonomi, Infrastruktur dan SDA
Ia menjelaskan, cek fakta tersebut bukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun, sebagai akurasi data agar tidak menyesatkan masyarakat yang menyaksikan debat.
KPU Sulsel harus memastikan kebenaran data dalam topik-topik penting, karena memang bersifat krusial agar perdebatan berlangsung secara objektif dan tidak membingungkan audiens.
“Menurut saya, data yang digunakan dalam perdebatan harus dicek kebenarannya. Dalam konteks ini, cek fakta sangat diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak keliru atau menyesatkan,” tegasnya.
Baca Juga : Bawaslu Wanti-wanti Penayangan Iklan di Masa Tenang Pilkada Sulsel 2024
Debat publik, merupakan rangkaian edukasi untuk masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan pemimpinnya selama lima tahun kedepan, tentu harus disampaikan sesuai fakta.
“Debat inikan ruang edukasi, bukan tempatnya memamerkan pencapaian di masa lalu, kitakan mau kerja kedepan kalau ingat masa lalu ya tidak maju. Pastinya KPU perlu menyediakan cek fakta untuk memastikan data Paslon yang disampaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Andi Sudirman mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Sulsel turun dari 9 persen menjadi 8,07 persen selama masa pandemi COVID-19. Tren penurunan ini dianggap positif dan bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat.
Baca Juga : Mulai 10 November Paslon Pilgub Sulsel Kampanye di Media Massa
Dengan penurunan kemiskinan di Sulsel tersebut, bisa menjadi bukti dari kebijakannya selama menjadi Gubernur.
“Memang penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi, dan saat kami menjabat, kami rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah miskin ekstrem,” kata Andi Sudirman.
Lantas Calon Gubernur Sulsel nomor urut 01, Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku heran, pasalnya merujuk pada data statistik terbaru yang menunjukkan hal sebaliknya.
“Saya agak heran tadi dia bilang kemiskinan menurun,” ujar Danny.
Danny Pomanto memaparkan, bahwa dirinya menemukan data statistik tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,63 persen, yang kemudian naik menjadi 8,70 persen pada 2023.
Menurutnya, angka yang disebut sebenarnya naik bukan turun.
Saya kira data statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun,” tegasnya.
Sehingga tentu menurutnya berdampak langsung pada kabupaten/kota di wilayah tersebut. Meski begitu, Ia memberikan pengecualian kepada Kota Makassar.
“Kalau di Makassar angkanya justru turun, dan itu berkat inovasi-inovasi yang sudah saya berikan selama masa jabatan saya,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News