HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiriyah Fauzi, memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 2 Gedung Rektorat Unhas pada pada Sabtu, 24 Mei 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Kampus Inklusif dan Bebas Kekerasan: Kebijakan Perlindungan Perempuan yang Responsif Gender”.
Dalam paparannya, Menteri Arifatul menekankan pentingnya membentuk dan menguatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi.
Baca Juga : Mutasi Bukan Sekadar Pindah Jabatan: Refleksi Akademik atas Dinamika Pemerintahan yang Sehat di Takalar
Menurutnya, keberadaan Satgas menjadi keharusan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari perlindungan terhadap sivitas akademika, terutama perempuan.
“Satgas anti kekerasan seksual di kampus itu sudah menjadi keputusan bersama. Ada regulasinya, bahwa perguruan tinggi harus memiliki satgas anti kekerasan seksual,” tegas Arifatul di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika Unhas.
Menteri Arifatul juga memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Hasanuddin karena telah lebih dulu membentuk dan mengoperasikan Satgas PPKS secara aktif.
Ia menilai, Satgas Unhas telah menunjukkan kinerja yang responsif saat terjadi atau terindikasi adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus.
“Unhas merupakan salah satu contoh terbaik. Satgasnya aktif dan profesional, serta mampu menjadi pelindung bagi korban tanpa menunda-nunda penanganan,” ujar Arifatul.
Ia menambahkan bahwa kementeriannya siap bersinergi dengan Unhas dalam membangun sistem kampus yang inklusif dan aman dari kekerasan berbasis gender.
Baca Juga : LeDHaK UNHAS Kukuhkan 153 Anggota Baru dan 223 Kader Tetap dalam SEPAKAT XIV
Ia juga menilai bahwa Unhas memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu kekerasan dan gender. Setiap kejadian atau potensi kekerasan segera direspon dengan pendekatan yang cermat dan bijak.
“Kami mendorong kampus-kampus lain di Indonesia untuk belajar dari Unhas, membentuk satgas yang benar-benar bisa diandalkan dan berpihak pada korban,” tambah Arifatul.
Ia menyebut, langkah ini penting untuk menciptakan budaya akademik yang sehat, adil, dan setara.
Baca Juga : WR I UNHAS Apresiasi Rektor Cup II LeDHaK: Ajang Nasional Cetak Generasi Muda Solutif
Selanjutnya, Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pembentukan Satgas PPKS di Unhas memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Namun, hal itu tidak menjadi penghalang dalam menciptakan rasa aman bagi mahasiswi dan seluruh civitas kampus.
“Kami ingin Satgas ini tidak hanya sekadar ada, tapi harus benar-benar profesional, independen, dan memiliki kekuatan. Dukungan institusi juga penting, termasuk dari sisi pendanaan,” jelas Prof Jamal.
Ia juga menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan ruang belajar yang aman dan terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan.
Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
Sementara itu, Ketua Satgas PPKS Unhas, Prof Farida Patittingi, menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja keras menjaga lingkungan kampus agar tetap kondusif dan bebas dari kekerasan seksual.
Ia menyebut kerja pencegahan harus terus digiatkan, bukan hanya penanganan saat kasus terjadi.
“Kami di Unhas berkomitmen menciptakan kampus yang aman, ramah perempuan, dan bebas dari kekerasan seksual,” ujar Prof Farida.
Kegiatan kuliah umum ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu perempuan dan anak.
Diskusi berlangsung hangat dan diwarnai semangat kolektif untuk mewujudkan kampus inklusif yang menghargai hak semua warganya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
