HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengungkapkan, kekhawatirannya terkait laporan bahwa sekitar 2.000 siswa di Makassar tidak terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini berpotensi mengancam hak siswa untuk mendapatkan ijazah resmi.
“Saya baru dilapor oleh Kepala Sekolah SMP 6 sebelum beliau mengajukan pensiun. Ternyata ada ribuan siswa yang dianggap tidak terdaftar, ini sangat mengejutkan,” ungkap Danny Pomanto, Rabu (15/1/2025).
Danny Pomanto kemudian menjelaskan, siswa-siswa tersebut secara resmi terdaftar di sekolah, tetapi karena tidak tercatat dalam Dapodik, mereka dianggap ilegal. Hal ini dapat berdampak pada pengambilan ijazah siswa tersebut.
Baca Juga : Kesenjangan Pendidikan Kian Nyata, DPRD dan Disdik Makassar Disorot
Wali Kota Makassar dua periode itu, mengaku menolak menandatangani laporan yang diajukan oleh Pelaksana Harian (Plh) yang bertanggung jawab atas Dapodik. Ia merasa tidak dilibatkan atau diberi informasi sebelumnya terkait permasalahan ini.
Danny Pomanto bahkan mengaku, laporan tersebut baru diterimanya pada Desember 2024 lalu.
“Ketika saya tiba-tiba disodorkan laporan itu, saya tidak mau tandatangan. Saya tidak tahu apa-apa sebelumnya. Ada apa ini? Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Baca Juga : Tepis Tuduhan Nepotisme, Dinas Pendidikan Makassar Jamin Seleksi SPMB Transparan
Untuk mengatasi persoalan ini, Ia menginstruksikan pengkajian menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kelalaian administrasi.
“Saya sudah meminta tim mendalami semuanya. Hak anak-anak harus diutamakan. Tidak boleh ada yang terhambat mendapatkan ijazahnya,”
Danny juga telah meminta pihak kepolisian mendalami masalah siswa yang tidak tercatat dalam dapodik agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Fokusnya adalah memastikan seluruh siswa mendapatkan hak mereka, termasuk ijazah.
Baca Juga : Sidang Etik ‘Perselingkuhan ASN’ tak Didampingi Kuasa Hukum, Begini Penjelasan BKD Makassar
“Saya suruh usut ini. Jangan sampai anak-anak yang resmi terdaftar di sekolah dianggap ilegal hanya karena kesalahan administrasi,”.
Masalah ini menjadi perhatian serius Wali Kota Makassar, Danny Pomanto berkomitmen untuk menuntaskan persoalan administrasi pendidikan guna memastikan hak setiap siswa di kota tersebut terlindungi.
Penulis: Nursinta
Baca Juga : Proyek Strategis di Era Danny, Bagaimana Nasib CCTV Lorong Wisata di Tangan Appi?
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
