HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Mohammad Ramdhan Pomanto Singgung hutang Pemprov Sulsel di era kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) senilai Rp 1,7 triliun.
“Utang Pemerintah Provinsi Sulsel Rp 1,709,140,191,10. Besar sekali. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51 padahal nasional 5,05, Makassar 5,31. Kontribusi Makassar adalah 34,67%, kalau kita keluarkan Makassar dari Sulsel, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%,” ujar Danny Pomanto, saat sesi tanya jawab debat kedua Pilgub Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024).
Meski belum sempat melontarkan pertanyaan, Calon Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) tetap memberikan tanggapan terkait pernyataan Danny Pomanto.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak Pelaksanaan PSU Pilkada Palopo
“Saya tidak tahu mau jawab apa. Karena pertanyaannya tidak ada. Tapi saya karena ini coba tebak-tebak saja pertanyaannya,” kata Andi Sudirman.
ASS kemudian menjelasakan, bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak masuk sebagai kategori utang pemerintah.
Katanya, skema pencairan DBH yang pencairannya kepada pemerintah kabupaten dan kota sering terlambat.
Baca Juga : PSU Pilkada Palopo : Farid Judas Ucapkan Selamat untuk Naili-Ome
“Sepanjang sejarah gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per tiga bulan, per triwulan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya, Oktober, November, Desember kira-kira dibayarnya kapan ketika closingnya tanggal 1? Pasti (pembayaran DBH) menyeberang,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh Pemerintah di Indonesia mengalami hal serupa, dimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru bisa dilakukan sehingga pembayaran akan dilakukan pada bulan berikutnya.
“Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta ketika Februari baru terlaksana. Kemudian kapan bayarnya? Rata-rata adalah Maret,” paparnya.
Baca Juga : Naili-Ome Menang Real Count PSU Pilkada Palopo 50,63 Persen
Katanya, sebelum masa jabatannya berakhir, dirinya melakukan pembayaran DBH.
“Saya meninggalkan pemerintahan saya bayar DBH sampai bulan 9 eh bulan 6, kemudian ada fase. Infrastruktur terbayarkan terakhir itu tinggal Rp 54 miliar, dan sekarang bapak tahu, satu tahun saya tinggalkan bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi, apa yang terjadi bahwa kita harus paham sistem pemerintahan,” jelasnya.
Andi Sudirman menilai, ada pemahaman yang keliru terkait memaknai kondisi defisit yang saat ramai dibicarakan saat dirinya meninggalkan Provinsi Sulsel.
Baca Juga : PSU Pilkada Palopo Digelar Hari Ini, 4 Paslon Optimis
“Banyak ini isu masalah defisit tapi dia tidak paham. Terkait saya luruskan saja, terkait masalah defisit, kita perencananaan selalu dalam estimasi standar internasional, selalu ada plus minus 15%,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
