Kelembagaan PUG tersebut didukung Pokja PUG, focal point PUG, Tim Teknis Anggaran Responsif Gender, serta Forum Data Gender dan Anak. Kelembagaan ini berperan memastikan perspektif gender terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Andy Azis juga menyebutkan keterlibatan perempuan salam pemerintahan di Kabupaten Gowa. Disampaikan bahwa Kabupaten Gowa memiliki 7.842 ASN yang terdiri atas 4.430 perempuan atau 57 persen dan 3.412 laki-laki atau 43 persen. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa, sebanyak 32 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.
Baca Juga : Bupati Gowa Dorong Kampung Zakat Pa’lumbang Jadi Program Unggulan
“Selain itu, terdapat enam perempuan yang menduduki jabatan kepala OPD atau eselon II dan 68 perempuan pada jabatan eselon III. Adapun anggaran yang mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Gowa pada 2025 tercatat sebesar Rp2.701.143.859,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, lebih lanjut Andy Azis menjelaskan bahwa pelaksanaan PUG dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Bappeda, Inspektorat, BPKD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta SKPD terkait terlibat dalam memastikan program dan anggaran yang disusun responsif terhadap kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Misalnya Inspektorat Kabupaten Gowa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPRG. Evaluasi tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta kualitas dokumen PPRG yang disusun setiap SKPD,” jelasnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Darmawangsyah Muin Tegaskan Selesaikan Utang Daerah
Kemudian di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa telah menerapkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada layanan pendaftaran pasien dan sejumlah program di Puskesmas. Dinas Kesehatan juga menjalankan inovasi Si Jempol Mantap, yakni layanan menjemput, menolong, dan mengantar pulang pasien gawat darurat, termasuk ibu bersalin.
Sementara itu, di bidang perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah menyediakan layanan konsultasi, pengaduan, pendampingan, dan rujukan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Layanan tersebut terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, serta lembaga layanan di tingkat provinsi.
Pemerintah Kabupaten Gowa juga mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Ruang Bersama Indonesia sebagai ruang layanan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Penguatan layanan dilakukan hingga tingkat desa melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Titip Pesan ke Bupati Darmawangsyah Muin
Selain itu, Andy Azis memaparkan inovasi unggulan Gassing Nganre yang dikembangkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting. Inovasi tersebut dilakukan melalui pemberian makanan bergizi kepada sasaran baduta dan ibu hamil dengan melibatkan sejumlah SKPD.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
