HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram. Pasalnya dalam beberapakali rapat, Kepala Dinas Kota Makassar tidak hadir.
Termasuk yang berlangsung hari ini, dalam kegiatan rapat kerja badan anggaran komisi D DPRD dengan agenda pembahasan Ranperda pertanggjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Kadis Makassar kembali tidak hadir.
“Anggaran perubahan mau itu pokok. Itu ji kita minta, hadir ki,” ujar Anggota Komisi C Fasruddin Rusli, dalam rapat yang digelar di kantor DPRD kota Makassar, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga : Belum Setahun Menjabat, Direksi Baru Perumda Pasar Makassar Raya Bukukan Dividen Rp1,3 Miliar
Fasruddin mengatakan, tanpa alasan yang jelas kepala dinas kerap mengirim utusan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, padahal rapat tersebut merupakan hal penting.
“Jangan diwakili terus. Dari kemarin begini terus, tidak ada sekali penghargaannya untuk anggota DPRD,” katanya dengan nada sedikit meninggi.
Anggota Fraksi PPP ini menceritakan, sebelum datang dalam rapat pembahasan Ranperda Ia mengantarkan anaknya ke RS karena sedang sakit, Namun dirinya dikecewakan oleh ketidakhadiran Kepala Dinas Kota Makassar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tingkatkan Siaga Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Tunda Aktivitas di Laut
“Saya ini ibu bapak, sebelum datang ke sini antar dulu Anak di RS karena dia lagi sakit, tapi karena tugas, makanya Saya datang ke sini untuk rapat, tapi sampai di sini ternyata banyak kepala dinas yang diwakili, yang dikirim utusannya,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi A Fatma Wahyuddin dengan tegas meminta agenda berikutnya pada Selasa (25/6/2024) sore nanti semua kepala dinas diwajibkan hadir.
“Sebentar sore. Satu pun tidak ada utusan, harus kadisnya sendiri” singkatnya.
Baca Juga : Muskot V DWP Makassar, Munafri Tekankan Harmoni Keluarga sebagai Kunci Pemerintahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diwakili diantaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) , Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kota Makassar.
Politisi Demokrat itu berharap, ke depan tidak ada lagi kepala Kepala Dinas yang diwakili dalam pembahasan APBD.
PENULIS: NURSINTA
Baca Juga : Warga Ribut, Protes Pemilihan RT/RW di Makassar Lebih Ketat dari Pilpres
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
