HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, minta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menemukan upaya menurunkan angka stunting di masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Makassar, Andi Suhada Sappile kepada awak media, Kamis (17/10/2024).
Katanya, harus ada upaya percepatan penurunan stunting dengan mencegah pemicunya. Terlebih lagi, untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga agar kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi.
Baca Juga : Percepatan Penurunan Angka Stunting di Makassar, Arwin: Libatkan Seluruh Elemen Hingga RT/RW
“Yang bisa memicu stunting itu karena faktor ekonomi masyarakat belum memadai. Sehingga banyak juga orangtua ini, tidak siap menjadi ibu karena beberapa faktor juga. Tentu kita harus berpikir bagaimana upaya untuk mencegah pemicu anak-anak kita ini bisa stunting,” bebernya.
Ia berharap perhatian untuk menyuplai gizi ibu-ibu hamil berupah anggaran, tidak hanya saat angka stunting di Kota Makassar naik saja, tapi bisa berlanjut seterusnya.
“Karena tidak semua mau periksa ke posyandu. Tidak semua masyarakat Makassar ekonominya mampu. Kita juga jangan berhenti memberikan perhatian kepada ibu hamil agar kedepan tidak ada anak stunting karena kekurangan gizi,” tutupnya.
Baca Juga : Angka Stunting Makassar Sentuh 25 Persen
Sebelumnya, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengatakan, angka prevalensi stunting di Kota Makassar naik menjadi 25 persen, tahun sebelumnya hanya 18 persen.
“Kita mau angka stunting dapat menurun di Kota Makassar sesuai target penurunan angka stunting sebesar 14 persen,” ujarnya, Selasa (15/10/2024).
Kata Arwin, Pemkot Makassar telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna memonitoring dan evaluasi untuk menguatkan kolaborasi intervensi stunting.
Rakor ini tujuannya untuk membangun kolaborasi dengan semua pihak agar bisa menyikapi naiknya angka stunting untuk bisa diturunkan,” terangnya.
Intervensi ini membahas apa saja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kesehatan, hingga Dinas Sosial dengan target angka stunting turun diangka 14 persen, hal ini tentu diharapkan bisa terkejar.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
