MAMASA, HARIAN.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan Kabupaten Mamasa Sulawesi barat.
RDP tersebut menindaklanjuti adanya aduan para tenaga pendidik soal tunjangan sertifikasi guru yang tak kunjung dibayarkan sejak tahun 2022 lalu untuk triwulan ke tiga.
Baca Juga : LDPBNU, Kemenag, dan Masjid Istiqlal Sinergi Tingkatkan Kompetensi Imam serta Khatib Jumat
RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamasa Orsan Soleman, bersama Wakil Ketua I David Bamba Layuk dan Wakil Ketua II Juan Gayang Pongtiku, Selasa (21/03/23) di Kantor DPRD Mamasa.
Dari hasil RDP terdapat kesepakatan antara guru dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan.
“Sudah disepakati akan dibayarkan pada Jumat yang akan datang dan bisa diterima oleh para guru,” demikian diungkapkan Orsan Soleman selaku Ketua DPRD Mamasa, Rabu (22/03/23).
Baca Juga : Pertama Kalinya Sejak Berdiri, PDAM Makassar Raih Sertifikasi ISO 9001
Orsan mengatakan bahwa setelah mendengar RDP sejumlah guru memunculkan isu dugaan pungutan liar pada Dinas Pendidikan.
“Jikalau ada hal seperti itu, maka saya berharap agar dihentikan pungutan. Kalau itu ada,” sambung Orsan Soleman.
Sementara itu David Bamba Layuk berharap agar kiranya kedepannya hak-hak para Tenaga Pendidik disalah gunakan tunjangan sertifikasinya.
Baca Juga : Tunjangan Guru Mandek, Danny: Bukan Salah Pemkot!
“Semoga kedepan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Sebab Guru adalah ujung tombak pada kemajuan suatu daerah,” kata dia.
“Guru mencerdaskan bangsa. Kita bisa seperti ini karena adanya Guru,” harap Politisi Partai Hanura itu.
“Jangan ada intimidasi kepada guru-guru yang sudah berjuang karena kami akan sama-sama,” tegas David Bamba Layuk.
Baca Juga : “Jalur Solusi” Picu Masalah Serius pada Data Siswa di PPDB Makassar
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Mamasa Rusli mengatakan bahwa pihaknya berjanji Jumat akan datang segera dibayarkan.
“Kita akan bayar pada Jumat mendatang. Lambatnya pembayaran karena transferan dari pusat yang lambat,” ungkap Rusli.
Terkait dugaan pungli, Rusli menegaskan akan menindak tegas dan tak memberi ampun pihaknya bila melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.
“Soal itu saya tidak pernah dengar adanya dugaan pungutan liar pada Dinas Pendidikan. Kalau ada segera dilaporkan agar kami berikan sanksi,” tandasnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
