HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Puluhan jurnalis Makassar menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024). Selain menyuarakan revisi UU Penyiaran, massa yang menyebut dirinya Aliansi Jurnalis Peduli Penyiaran Sulsel ini juga menyampaikan kritiknya terhadap proses rekrutmen komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel periode 2024-2027.
Dari beberapa selebaran dan papan bicara yang dipegang oleh massa aksi, tertulis CALON KPID SULSEL TITIPAN PEJABAT DAN POLITISI.
Salah satu perwakilan aksi dari Ruang Jurnalis Perempuan (RJP), Rubbyianty Sudiokio mengatakan pihaknya tidak menerima proses rekrutmen komisioner KPID Sulsel yang tidak transparan.
Baca Juga : Potong Gaji hingga Dirumahkan, IJTI Rilis Pernyataan Sikap soal Nasib Jurnalis TVRI Jabar
“Proses perekrutan KPID terkesan sembunyi-sembunyi, karena tidak ada ikutsertaan pers atau jurnalis di dalamnya, harusnya ada Kami (pers) terlibat, karena ini terkait ruang Kami,” ujar Rubby, sapaannya.
Rubby yang juga merupakan anggota dari Aliansi Penyiaran Indonesia ini menyebutkan, saat ini nama ada tujuh nama komisioner yang muncul, namun tidak satu pun yang memiliki latar belakang penyiaran.
“Padahal sejak periode pertama terbentuknya KPID di Sulsel yaitu periode 2004-2007 lalu, rekam jejak beberapa komisioner terpilih memiliki latar belakang penyiaran, kali ini justru tidak ada,” kata Rubby.
Baca Juga : Digelar di Rujab Gubernur, KPID Award Sulsel 2024 Siapkan 21 Kategori Pemenang
Ia menyebutkan, KPID Sulsel berfungsi sebagai regulator dalam mengontrol undang-undang terkait penyiaran, sehingga dibutuhkan sosok yang paham dengan dunia jurnalis, hingga sangat membantu menjaga marwah lembaga penyiaran.
Sebagai informasi aksi yang digelar sejak pukul 11.00 wita ini, mengumpulkan sejumlah jurnalis dari berbagai lembaga jurnalis di Makassar dan Sulsel, di antaranya Ruang Jurnalis Perempuan (RJP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, dan sejumlah lembaga lainnya.
Aksi juga sempat diwarnai saling dorong antara petugas dan massa aksi, ketika Satpol PP dan petugas kepolisian mencoba menahan massa saat ingin menemui anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi.
(NURSINTA)
Baca Juga : SMSI Dorong DPR Percepat Revisi UU Penyiaran
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
