HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, resmi meraih gelar Doktor dalam Bidang Administrasi Publik dengan predikat cum laude.
Gelar ini diperoleh usai dirinya mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Collective Innovation dalam Tata Kelola Peningkatan PAD Kota Makassar’ di Universitas Hasanuddin, Rabu (12/2/2025).
Dalam penelitiannya yang dilakukan di Kantor Bapenda Makassar, Firman mengembangkan konsep Collective Innovation, yang terdiri dari empat elemen utama: standarisasi, rekayasa kolaboratif, inovasi jaringan, dan keterbukaan inovasi. Konsep ini dikombinasikan dengan pendekatan public engagement atau pelibatan masyarakat dalam tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : Larangan Reklame di Pohon, Bapenda Pastikan tak Ganggu PAD Makassar
“Jika konsep ini diterapkan dengan baik, maka akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Apalagi, Kota Makassar memiliki target PAD sebesar Rp2 triliun,” ujar Firman di Gedung LPPM Unhas.
Menurutnya, konsep yang diusung dalam disertasi ini sejatinya telah diterapkan di Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam aspek pelibatan masyarakat. Mulai dari tingkat RT/RW, lurah, camat, hingga stakeholder lain seperti perbankan, semuanya berperan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Kami sudah melakukan penelitian, dan salah satu indikator utama keberhasilan realisasi pendapatan adalah keterlibatan masyarakat. Model ini juga sejalan dengan kebijakan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dalam menjalankan program strategisnya,” jelasnya.
Baca Juga : Firman Pagarra Batal Dilantik, Wali Kota Makassar Buka Lelang Ulang Jabatan Sekda
Firman menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar pendapatan daerah bisa terus meningkat secara optimal.
Dr Firman Pagarra kemudian berharap disertasinya bisa menjadi rujukan meningkatkan PAD di Kota Makassar, dan bisa ditiru oleh daerah lain.
Meski begitu, Dr Firman mengingat bahwa dalam proses Amati Tiru dan Modifikasi (ATM) perlu pendekatan tertentu, pasalnya disertai ini berdasarkan program yang telah diterapkan di Kota Makassar akan berbeda.
Baca Juga : Pemkot Makassar Menuju PAD 2 Triliun 2025
“Untuk mode ATM sendiri sebenarnya susah-susah gampang, karena program ini agak khas Makassar, orang-orang di Makassar tentu berbeda dengan tempat yang lain,” tutupnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
