HARIAN.NEWS, MAKASSAR – DPRD dan DPR merupakan dua lembaga legislatif yang mempunyai fungsi dan wilayah berbeda, DPRD membuat peraturan daerah, mengawasi eksekutif, dan mengesahkan undang undang dan anggaran di tingkat daerah, sedangkan DPR memiliki kekuasaan di tingkat nasional.
Tantangan kedepan, dua lembaga ini dituntut dalam pembangunan menyeluruh yang berkelanjutan, mengejar ketertinggalan, harus kerja cepat, efektif dan sistematis.
Baca Juga : Ketika Kekerasan Menjadi Bahasa Politik, Kata-Kata Pun Menjadi Ancaman Nyata
Di lapangan sering dijumpai ketidakselarasan antara legislatif dan eksekutif. Terkesan wakil rakyat terikat oleh aturan kepentingan partai pendukung ketimbang urusan rakyat.
Memperdebatkan urgensi serta tidak berpihak pada masyarakat, cenderung memperlihatkan buruknya kualitas keterwakilan yang diamanahkan. Tindak tanduknya sedikit banyak mencederai eksistensi mereka sendiri, bahkan membuat masyarakat semakin tidak percaya akan kehadiran lembaga ini.
Mengikrarkan sebagai oposisi dalam demokrasi sah-sah saja, namun harus berlandaskan argumentasi yang kuat, meyakinkan diri mampu berkolaborasi memperjuangkan apa yang semestinya dilakukan untuk kepentingan bersama. Tidak berupaya mengedepankan otot suara yang sumbang, bekerja untuk rakyat hanyalah stempel, dijadikan sebagai alat menakuti. Kelemahan jangan dipertontonkan, penuh drama. Publik juga pintar, semua bisa disaksikan dalam keseharian ditengah maraknya pemberitaan di berbagai kanal.
Baca Juga : Polemik Haji 2026 : Kebijakan Ada Tapi Ketenangan Jemaah Masih Dipertanyakan
Mengurus bangsa sebesar Indonesia tidak semudah memesan makanan cepat saji. Ada mekanisme panjang, sehingga dituntut harus kerja cepat dan efisien. Setidaknya memahami langkah seperti apa yang lebih diprioritaskan untuk masyarakat lebih sejahtera. Merespon sebagai jalan keluar atas kebutuhan masyarakat yang timbul, mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.
Tidak mudah menghadapi masalah yang kompleks dan beragam, ditambah lagi keterbatasan waktu yang dimiliki untuk membahas dan mengesahkan peraturan dan anggaran. Diefektifkan lewat azas manfaat. Tidak membuang waktu dengan kalkulasi kepentingan kelompok.
Kompleksitas masalah tak dapat dihindarkan maka kecerdasan dan managemen waktu wajib dipunyai. Terkait proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili.
Baca Juga : Swasembada untuk Siapa? Ketika Petani Batang Jeneponto Gagal Panen karena Kekeringan
Solusi meningkatkan kapasitas anggota melibatkan karakter tidak sertamerta terwujud secara maksimal melalui pelatihan dan pendidikan tapi setidaknya bisa memberi informasi bagaimana meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Bahwa penggunaan sistem teknologi dan komunikasi online merupakan wadah strategis. Menjadikan budaya kerja sama dengan stakeholder sebagai kebutuhan untuk memudahkan berbagai persoalan teratasi. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
