HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Penyesuaian anggaran di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Makassar.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat proses ini agar tidak berimbas negatif pada pelayanan publik.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah instruksi pemerintah pusat, tetapi jangan sampai ada penyesuaian yang merugikan masyarakat. Setiap perubahan di SIPD harus benar-benar dikaji agar tetap sesuai aturan dan kebutuhan daerah,” tegasnya, Minggu (16/3/2025).
Baca Juga : Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Soal PKH dan KIS Saat Reses di Rappocini
Ari menekankan, pengelolaan SIPD harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya.
Ia mengingatkan bahwa sistem ini seharusnya mempermudah perencanaan anggaran, bukan justru menjadi hambatan dalam merealisasikan program prioritas.
Selain itu, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama dalam penyesuaian anggaran.
Baca Juga : Reses Andi Odhika di Tamalanrea dan Berua, Warga Keluhkan Infrastruktur dan Sampah
“Kami tidak ingin melihat sekolah kekurangan fasilitas atau rumah sakit mengalami kendala operasional hanya karena penyesuaian anggaran di SIPD. Pemerintah harus memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal,” katanya.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi ini juga berdampak langsung pada berbagai kegiatan DPRD Makassar. Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain Ahmad, mengungkapkan bahwa beberapa program yang sebelumnya rutin dilakukan kini terpaksa dikurangi atau bahkan dihapus.
Menurutnya, hal ini bisa mempengaruhi efektivitas kerja DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Baca Juga : Kesenjangan Pendidikan Kian Nyata, DPRD dan Disdik Makassar Disorot
“Kami tetap menjalankan tugas sebaik mungkin dengan anggaran yang tersedia. Namun, kami berharap pemerintah kota juga bisa mencari solusi agar fungsi legislasi dan pengawasan tidak terganggu,” ujarnya.
Dengan adanya penyesuaian anggaran ini, DPRD Makassar berharap pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan mencari solusi terbaik agar efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik.
PENULIS: NURSINTA
Baca Juga : BPBD Makassar Usul Gedung Baru DPRD Wajib Punya Helipad dan Tangga Darurat
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
