HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pertanian dan bidang Peternakan terkait pengadaan bibit indukan kuda, ternak sapi, dan kambing.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa spanduk bertuliskan “Periksa penyedia, kuda 12 ekor Rp 795 Juta, sapi 27 ekor Rp 310 Juta, kambing 90 ekor Rp 215 Juta. Tangkap dan adili Kadis Pertanian, Kabid Peternakan, dan 3 perusahaan penyedia.”
Kedatangan mereka bertujuan meminta data nama kelompok tani ternak penerima bantuan serta petunjuk teknis penyalurannya.
Salah satu orator, Edi Heriyanto, menyatakan, “Kami meminta data nama kelompok penerima bantuan ternak indukan kuda, sapi, dan kambing. Tidak hanya itu, kami juga meminta Kadis Pertanian dan Kabid Peternakan untuk memperlihatkan petunjuk teknis penyaluran bantuan ternak.”
Subair Deta, perwakilan demonstran lainnya, menambahkan bahwa mereka ingin membandingkan data lapangan dengan data yang dimiliki pihak bidang peternakan.
“Kami ingin dinas terbuka soal penerima bantuan ternak seperti indukan kuda, agar ketika kelompok tani membutuhkan layanan, seperti kawin silang, tidak dikenakan biaya tambahan,” ujarnya.
Baca Juga : Dinsos Klaim Jumlah PBI di Makassar Turun 7,8 persen
Data yang diangkat dalam aksi ini meliputi pengadaan kuda sebanyak 12 ekor dengan anggaran Rp 795 juta yang disalurkan melalui CV. Sang Dwija Amawabhumi kepada tiga kelompok.
Pengadaan sapi sebanyak 27 ekor dengan anggaran Rp 310 juta diduga tidak jelas kepemilikannya di beberapa desa. Sedangkan pengadaan kambing sebanyak 90 ekor dengan anggaran Rp 215 juta belum disebutkan penerimanya secara rinci.
Menanggapi aksi tersebut, Kadis Pertanian Ahmad Tunru menyatakan bahwa proses pengadaan dan penyaluran telah dilakukan sesuai prosedur.
Baca Juga : KPK Didorong Periksa Anggota BPK Terkait WTP di Kementan Era SYL
“Saat penyaluran bantuan ternak, kami selalu didampingi pihak terkait,” ujarnya.
Kabid Peternakan Drh. Nurliani Syamsul menambahkan, “Kami menerima temuan teman-teman di lapangan dengan baik. Aspirasi ini akan menjadi bahan koreksi untuk perbaikan program yang saat ini masih berjalan.”
Namun, Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto menilai ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan yang menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi dan akuntabilitas program. Mereka juga menuntut adanya komitmen keterbukaan informasi publik.
Baca Juga : Kembali Raih WTP, Inspektorat Makassar Apresiasi SKPD Pemkot Makassar
“Mana nama-nama kelompok penerima? Kenapa tidak mau dibuka?” tuntut peserta aksi.
Di akhir orasinya, Edi Heriyanto berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jeneponto.
“Kami juga menduga adanya indikasi mark-up anggaran,” tutupnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
