HARIAN.NEWS,GOWA – Milyaran anggaran APBN oleh negara dialokasikan untuk kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH tersebut yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan, termasuk KPH Jeneberang.
Baca Juga : Hoaks atau Klarifikasi? Menguji Integritas dan Tanggung Jawab Publik
Namun, realitas di lapangan di delapan Kecamatan di Kabupaten Gowa, area lahan hutan baik hutan lindung, hutan wisata dan lainnya kini nyaris punah.
Forum Pemerhati Pembangunan Daerah (FPPD ) Sulsel melalui Nauval Dzakwan Daeng Rombo kembali membuat pernyataan mengagetkan bahwa perambahan kawasan hutan bukan hanya terjadi di Kecamatan Tombolo Pao.
“Hampir semua kawasan hutan di Kecamatan Parigi kini juga dirambah dan area serta pola perampasan kawasan hutan menurut laporan yang kami terima itu lebih parah, lebih sporadis dari apa yang terjadi di kawasan hutan lindung Kecamatan Tombolo Pao,” ungkap Nauval Dzakwan siang tadi.
Baca Juga : Usai Pastikan Ada Masalah di Kawasan Hutan Erelembang, KPH Jeneberang Perlahan Sisir Kecamatan Lain
Ungkapan aktivis muda Nauval Dzakwan. dibenarkan dua seniornya, Hirsan Bachtiar dan Rais Patta.
Hirsan Bachtiar dan Rais Patta dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup yang puluhan tahun sudah bergerak di agenda penyelamatan lingkungan hidup khususnya area hutan.
“Hampir semua titik di dataran tinggi, termasuk Hutan lindung di Tombolo Pao dan kawasan hutan Parigi kini dirambah, malah kawasan di Kecamatan Parigi lebih sadis,” ungkap keduanya.
Baca Juga : KPH Jeneberang Pastikan Ada Pelanggaran di Kawasan Hutan Tombolo Pao
Para aktivis lingkungan hidup ini heran dengan kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH ) Jeneberang
“Kami harap KPH Jeneberang memberikan pernyataan resmi ke publik akan mudahnya area kawasan hutan dirambah, ratusan hektar area kini hilang dan KPH Jeneberang seakan buta dan tuli, padahal mereka digaji oleh negara lewat pajak rakyat,” tegas para aktivis Gowa.
Dirinya berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk serius mengevaluasi kinerja anak buahnya.
Baca Juga : DPRD Dukung Penuh Pemkab dan Polres Gowa Gulung Pelaku Pengrusakan Hutan di Tombolo Pao
“Hutan punah, ancaman bencana alam menjadi kekhawatiran kami semua, jangan jadikan Sulsel sama dengan Sumatera dimana bencana peradaban menimpa saudara kami,” tegas para aktivis Gowa.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
