Logo Harian.news

Guru Kerap Dipidana, DPRD Makassar ‘Hadiahkan’ Perda Perlindungan Guru

Editor : REDAKSI II Senin, 01 Agustus 2022 18:11
Guru Kerap Dipidana, DPRD Makassar ‘Hadiahkan’ Perda Perlindungan Guru

MAKASSAR, HARIANEWS.COM – DPRD Makassar menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan guru dalam sidang paripurna ke sebelas, Senin 1 Agustus 2022.

Selanjutnya ranperda, akan ditetapkan menjadi Perda untuk melindungi guru dalam menjalankan profesinya. Seperti diketahui, perlindungan guru telah diatur di UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Baca Juga : Mengenal dr Fahrizal Arrahman Husain, Janji Hadirkan Aplikasi Kesehatan Gratis di Dapil 1 Makassar

Namun kenyataannya, fenomena yang terjadi justru guru kerap tidak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam UU.

“Justru kontras, akhir-akhir ini guru banyak dipidanakan oleh orang tua murid, wali murid, dan murid sendiri, yang tidak terima perlakuan guru,” kata perwakilan Fraksi Nurani Indonesia Bangkit membacakan sikapnya dalam rapat paripurna.

Negara bertanggungjawab melindungi warganya demi kemajuan bangsa, maupun kesejahteraan, sebagaimana profesi guru turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara negara memiliki peran manjaga perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Baca Juga : 50 Nama Caleg Terpilih DPRD Makassar Beredar di Medsos, KPU: Rekapitulasi Baru Mulai

“Fraksi Demokrat, menerima ranperda tentang perlindungan guru untuk ditetapkan menjadi perda. Karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” tegas Arifin Dg Kulle yang juga membacakan sikap.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, dan unsur pimpina DPRD lainnya. Hadir pula Wakil Wakil Kota Makassar, Fatmawati Rusdi bersama camat, dan SKPD lainnya.

Hasil pansus (panitia khusus) ranperda perlindngan guru, yang dibacakan oleh Sangkala Saddiko, dari Fraksi PAN, menyampaikan sering kali guru tidak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dalam fenomena perilaku siswa tidak mematuhi perintah guru, dan perlu teguran agar tidak mengulangi perbuatannya.

Baca Juga : PDIP Target 2 Kursi per Dapil di DPRD Makassar

“Ada beberapa siswa kembali memberontak dan tindakan tidak sesuai kedudukan siswa, siswa seolah memiliki wewenang lebih tinggi oleh gurunya, hal inilah mendorong guru tindak tegas, tapi justru siswa keberatan akan tindakan guru akhirnya guru dilaporkan ke pihak berwajib bahkan dipidanakan,” ulasnya.

Guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sangat besar tanggungjawab dan resiko maka diperlukan payung hukum agar tidak serta merta dipidanakan setiap menjalankan tugas dan fungsi.

“Diperlukan perda dalam menjalankan fungsinya. Sehingga para tenaga pendidik merasa aman dan tenang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

Baca Juga : Respons Hasil Survey CRC, Ketua DPRD Makassar: Angka 62,30% Masih Sedikit

Sementara Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menambahkan payung hukum Perda nantinya agar diimplementasikan dimasa akan datang dan terhadap guru. “Ada 33 orang (anggota DPRD) bertandatangan. Secara aturan, telah memenuhi 2 per tiga dari jumlah anggota DPRD (50 orang),” sebut Rudianto Lallo menutup sidang paripurna ke 11 ini.

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943
Penulis : Hasan

Follow Social Media Kami

KomentarAnda