HARIAN.NEWS, LUWU UTARA – Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAKSI) dan Pelatihan Pendataan di Tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan di gelar di Aula Bapperida Luwu Utara, Rabu (17/1/2024).
Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Luwu Utara diwakili Kepala Bapperida Aspar Syafar dan didampingi Kepala Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Basrun.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bappeda Provinsi Sulaewesi Selatan, Koordinator UNICEF wilayah Maluku dan Sulawesi serta sejumlah pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Lutra.
Baca Juga : Masyarakat Adat Rampi Lutra Tolak Tambang Emas Kalla Arebamma
Dalam sambutannya Kepala Bapperida mengatakan di bidang pendidikan permasalahan yang sejak dulu dihadapi dan cukup kompleks untuk diselesaikan adalah persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Persoalan ATS ini dipicu karena faktor penyebabnya multidimensi. Mulai dari kemiskinan, perkawinan anak, pekerja anak, lingkungan pengasuhan (kenakalan anak), disabilitas, fasilitas sekolah yang jauh dan lain sebagainya.
Khusus di Kabupaten Luwu Utara, kata Aspar, selain beberapa faktor penyebab di atas, terdapat faktor penyebab ATS yang menjadi sorotan dan tidak semua daerah mengalami tingginya jumlah anak yang menempuh pendidikan pada lembaga yang tidak terdaftar di pemerintah.
“Seperti sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan kurikulum umum dan tidak menerbitkan ijazah seperti sekolah umum) atau sekolah non-pemerintah yang siswanya tidak masuk dalam hitungan BPS,” ungkapnya.
“Di Luwu Utara sekitar 400-500 anak menempuh pendidikan pada sekolah non register tersebut, keadaan ini bukan 100% kita salahkan karena juga telah menjadi kebutuhan di masyarakat.
Namun kondisi ini tidak menggerus angka Harapan Lama Sekolah kita,” sambung Aspar.
Selain itu, Aspar menambahkan, persoalan ATS yang dihadapi adalah pada umur anak 7 tahun sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Khususnya pada komponen pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) “(expected years of schooling)”.
Semakin banyak anak tidak sekolah maka semakin rendah HLS, karena rasio HLS dihitung dengan membandingkan jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah penduduk pada setiap tingkatan umur dari 7 tahun sampai 25 tahun.
Baca Juga : Dinas Koperindag Lutra Pantau Stok & Harga Sembako
“HLS Luwu Utara pada tahun 2023 sebesar 12,59 tahun artinya anak yang berumur 7 Tahun (Kelas 1 SD) di Luwu Utara pada tahun 2023 memiliki harapan bersekolah sampai tamat SMA (12 tahun) dan kuliah 5 bulan.
Kondisi diatas masih jauh dari harapan kita yang mengharapkan semua anak lulus S1, karena dalam dunia kerja saat ini menuntut hal tersebut agar dapat bersaing,” jelasnya.
Aspar juga menggambarkan HLS diatas juga memotret kondisi bahwa di Luwu Utara masih banyak ATS. Hal itu, berdasarkan data Dapodik tahun 2022 jumlah ATS di Luwu Utara sebanyak 1.435 anak tidak sekolah terdiri dari anak putus sekolah dan anak tidak lanjut sekolah. Namun kata dia belum termasuk anak yang tidak sekolah sama sekali.
“Progres penanganan ATS di Kabupaten Luwu Utara secara reguler sudah berjalan baik melalui program Pemerintah Pusat seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembangunan sarana pendidikan pada wilayah sumber penyebab ATS,” tutup mantan Sekretaris Dewan Ini.
Baca Juga : Mentan Minta Pengusaha Tidak Naikkan Harga Sembako: Di Lutra Sudah Bergejolak
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
