JAKARTA, HARIAN.NEWS – Pada 19 Januari 2025, gencatan senjata yang ditunggu-tunggu antara Israel dan Hamas akhirnya diumumkan setelah mediasi intensif dari pihak internasional.
Kesepakatan ini membawa harapan baru setelah lebih dari 15 bulan konflik yang mengakibatkan 46 ribu warga Palestina tewas, sementara Israel kehilangan 1.500 warganya.
Seiring dimulainya perjanjian ini, pasukan Israel yang sebelumnya menduduki pusat Kota Rafah di Jalur Gaza Selatan mulai menarik diri, memindahkan peralatan tempur mereka menuju Koridor Philadelphia yang berada di perbatasan Mesir-Gaza.
Baca Juga : Mentan Amran Serius Membahas Pangan Untuk Rakyat Palestina
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel berencana untuk memperkuat posisi militer di koridor tersebut, meskipun mereka setuju untuk menarik sebagian besar pasukan mereka sebagai bagian dari kesepakatan dengan Hamas.
Langkah ini juga diikuti dengan pembebasan 33 sandera Israel, yang akan ditukar dengan sekitar seribu tahanan Palestina.
Kesepakatan ini juga mencakup peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan yang akan mencapai 600 truk per hari, yang berisi berbagai kebutuhan darurat, termasuk bahan bakar dan tempat tinggal sementara bagi warga Palestina.
Baca Juga : Deng Ical Sambut Baik Deklarasi New York yang Dukung Berdirinya Negara Palestina
Di sisi lain, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat bertindak sebagai penjamin gencatan senjata ini, membentuk pusat koordinasi di Kairo untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian.
Pembicaraan lebih lanjut akan dimulai pada hari ke-16 dari gencatan senjata ini, dengan fokus pada pembebasan sandera lebih lanjut, gencatan senjata permanen, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
Tahap ketiga dari perjanjian ini akan melibatkan pembahasan pertukaran jenazah dan upaya pembangunan kembali Jalur Gaza yang telah hancur.
Baca Juga : Kyai Cholil Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras untuk Palestina
Sebagai informasi, meskipun ini adalah gencatan senjata kedua antara Israel dan Hamas, yang sebelumnya pada November 2023 hanya bertahan enam hari, para pengamat internasional berharap bahwa kali ini perjanjian ini akan bertahan lebih lama dan membawa kedamaian yang lebih stabil bagi wilayah yang dilanda konflik tersebut. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
