HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Inovasi Pemerintah Kota Makassar kembali menarik perhatian nasional. Program Iuran Sampah Gratis Berdasarkan Daya Listrik Rumah Tangga, yang digagas pasangan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain.
Kali ini, Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, datang langsung ke Makassar untuk mempelajari secara teknis pelaksanaan program yang dinilai berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Kamis (23/10/2025).
Baca Juga : Pemkot Makassar dan Kemendagri Sinergi Tingkatkan Kompetensi Petugas Damkar Lewat Diklat
Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, yang memaparkan detail formula kebijakan hingga dampak sosial program.
Menurut Hj. Ananda, pihaknya tertarik karena program iuran sampah gratis di Makassar mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan keadilan sosial.
“Kami ingin belajar langsung bagaimana Makassar mengelola pembiayaan persampahan dengan skema tarif proporsional tapi tetap berpihak pada masyarakat miskin,” ujarnya.
Baca Juga : TP PKK Kota Makassar Dorong Kader di Kecamatan Wajo Gencarkan Pengelolaan Sampah
Ia menjelaskan, Banjarmasin tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama sejak TPA Basirih ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 1 Februari 2025. Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah kota harus memutar otak mencari skema baru yang lebih efisien dan berkeadilan.
“Pendapatan retribusi sampah kami hanya sekitar Rp1,2 miliar per tahun, jumlah yang tidak mencukupi. Banyak masyarakat masih berpikir bahwa membayar Rp2.000–Rp3.000 sudah cukup untuk membiayai kebersihan kota, padahal itu tidak realistis,” ungkapnya.
Ananda mengakui sistem yang diterapkan Makassar lebih progresif dan transparan karena tarif didasarkan pada daya listrik rumah tangga.
Baca Juga : FGD Kominfo Makassar Fokus Tetapkan Standar Layanan dan SLA Lontara+
“Warga miskin dibebaskan dari iuran, sementara warga mampu ikut berkontribusi lebih besar. Ini contoh konkret keadilan sosial dalam tata kelola sampah,” tambahnya.
Ia juga memuji kepemimpinan Munafri-Aliyah yang dinilainya membawa Makassar menjadi kota yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
“Kami ke sini bukan hanya berdiskusi, tapi juga ingin menyerap model kebijakan yang bisa kami terapkan di Banjarmasin. Program iuran sampah gratis ini menyentuh rasa keadilan dan sangat inspiratif,” tegasnya.
Baca Juga : Arah Pembangunan Tepat Sasaran, Munafri: Program Prabowo-Gibran Berdampak Nyata di Makassar
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kunjungan Pemkot Banjarmasin dan menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot dalam membangun kota yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.
Melalui Perwali Nomor 13 Tahun 2025, warga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA dibebaskan dari retribusi, sementara pelanggan 1.300 VA hingga 2.200 VA tetap mendapat keringanan tarif.
“Kebijakan ini tidak hanya soal sampah, tapi soal keadilan dan tanggung jawab bersama menjaga kota tetap bersih,” kata Munafri.
Kunjungan Pemkot Banjarmasin pun diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antar-daerah dalam membangun tata kelola persampahan yang modern, transparan, dan pro-rakyat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
