HARIAN.NEWS, SINJAI — Penanganan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sinjai terus menyita perhatian masyarakat.
Pasalnya,sejumlah pejabat daerah, pihak swasta telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai.
Baca Juga : Polda dan Kejati Sulsel Ekspose Dugaan Korupsi Kredit Bank Sulselrabar Rp32 M
Namun, ketika sorotan mengarah pada kemungkinan pemanggilan Bupati Sinjai, pihak kejaksaan justru memilih tidak memberikan pernyataan apa pun.
Upaya konfirmasi yang dilakukan pada Kamis-jumat (13-14/11/2025) tidak membuahkan hasil.
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai maupun pejabat struktural yang dimintai tanggapannya terkait nyanyian mantan Direktur PDAM (Suratman) yang meyakini keterlibatan Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif dalam pengelolaan anggaran proyek SPAM memilih bungkam. Lo
Baca Juga : Dugaan Korupsi Bibit Nanas Rp52,4 M, Tujuh Saksi Bongkar Rekayasa dari Hulu ke Hilir
Sikap diam Kajari memunculkan tanda tanya baru. Terlebih, sebelumnya penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis, termasuk ruang yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang disebut menjadi bagian penting dari pengembangan kasus.
Beberapa pejabat yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun sudah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui alur perencanaan dan pelaksanaan proyek SPAM disebut terus diperluas.
Mantan Direktur PDAM Sinjai, Suratman, sebelumnya angkat bicara dan menyebut proyek SPAM memiliki persoalan sejak tahap awal. Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada penyidik. Meski begitu, Kajari Sinjai belum memaparkan bagaimana keterangan para saksi tersebut memengaruhi arah penyidikan.
Baca Juga : Kejari Luwu Diminta Usut Proyek Irigasi Tanjong Ponrang Rp2,9 Miliar
Proyek SPAM ini sendiri merupakan program strategis daerah yang menelan anggaran bernilai besar. Publik mempertanyakan progres penanganannya mengingat sejumlah langkah hukum sudah dilakukan, termasuk penyitaan dokumen dan pemeriksaan pejabat, namun belum ada keterangan resmi terkait siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Pantauan media menunjukkan, setiap kali ditanya soal kemungkinan pemanggilan pejabat tinggi daerah, termasuk Bupati Sinjai, pihak Kajari selalu memberikan jawaban normatif. Sikap itu membuat spekulasi publik semakin berkembang.
Hingga berita ini dirilis, Kejari Sinjai belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasus SPAM, termasuk apakah pemanggilan terhadap pejabat tertentu akan dilakukan dalam waktu dekat. ***
Baca Juga : Kejari Luwu Utara Usut Dugaan Tindak Pidana Korupsi Cetak Sawah
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
