Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar Kembali Sampaikan Komitmen Mengawal MBG saat RDP DPR RI

HARIAN.NEWS, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025) berlangsung penuh makna.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi legislatif dan eksekutif untuk menyatukan langkah dalam memperkuat keamanan obat dan makanan, sekaligus memastikan keberlanjutan program gizi nasional.

Dalam forum tersebut, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan komitmen lembaganya untuk hadir lebih dekat dengan rakyat. Menurutnya, pengawasan obat dan makanan tidak boleh lagi berjalan parsial.

Baca Juga : Prof Taruna Ikrar Paparkan Masa Depan ATMP di Hadapan Mahasiswa dan Guru Besar Universitas Terbaik Dunia Tsinghua Cina

BPOM kini mendorong regulasi yang lebih kokoh, mempercepat proses perizinan, serta memperluas jejaring lintas kementerian dan lembaga agar perlindungan konsumen benar-benar terasa dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi korban maraknya produk berbahaya. BPOM kini bergerak lebih cepat, transparan, dan bersinergi dengan semua pihak agar perlindungan konsumen lebih nyata. Dukungan DPR sangat penting dalam perjuangan ini,” tegas Prof. Taruna.

Sejalan dengan itu, Kepala BGN Prof. Dadan Indrayana menekankan pentingnya gizi sebagai pondasi kesehatan bangsa. Ia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, sebagai salah satu strategi nasional dalam melawan stunting dan gizi buruk.

Baca Juga : Presiden Saksikan 214,84 ton Narkoba di Musnakan: Sinergi Polri, BPOM, dan BNN Wujudkan Indonesia Emas 2045

“BGN hadir memastikan standar gizi dalam program MBG benar-benar terukur. Ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk menyiapkan generasi emas 2045,” ujar Prof. Dadan.

Komisi IX DPR RI menyatakan dukungan penuh, khususnya agar program MBG berjalan konsisten tanpa terhambat birokrasi. Sinergi lintas sektor pun menjadi kesepakatan bersama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, hingga Bappenas dalam satu kerangka kebijakan nasional.

RDP kali ini menegaskan bahwa hadirnya BPOM dan BGN bukan sekadar urusan administratif, tetapi bentuk nyata negara melindungi rakyat dari bahaya pangan dan gizi buruk. Sebuah langkah kolektif menuju bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2024.

Baca Juga : Menjawab Tantangan Kesehatan Dunia, Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak Pada Keamanan Rakyat Indonesia

Baca berita lainnya Harian.news di Google News