Selain itu, jika kita melihat kondisi masyarakat pesisir di aceh, sebagian masyarakat pesisir masih tergolong miskin berdasarkan kepustakaan ilmiah delapan dimensi non-ekonomi penduduk miskin, yaitu: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan: aksesibilitas ekonomi rendah terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain.
Hal ini sejalan dengan pendapatnya (Yusup) dalam ulasannya “Masyarakat Kebudayaan dan Politik” kurang lebih seperti ini: makna miskin dan kemiskinan itu sama dengan kondisi “keserbaterbatasan” penyandangnya.
Baca Juga : LAZ Hadji Kalla Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem Lewat Program Pemberdayaan 2026
Oleh karena itu, penyelesaian kesenjangan di Aceh khususnya bagian pesisir harusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Sehingga, tidak perlu jauh-jauh melirik etnis masyarakat yang lain.
Agar masyarakat setempat tidak harus menjadi parasit kehidupan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Seperti kata pepatah tua dari negeri para raja “Maju Satu Tahun Ke-depan, Melangkah Jauh Ke Seberang”.
Pengungsian etnis Rohingya ke-Indonesia pada umumnya dan di Aceh pesisir khususnya bukan persoalan (sepele). Sebenarnya kedatangan Rohingya di Aceh sudah dimulai sejak 2009, kemudian pada tahun 2015, dan yang terbaru ini di tahun 2023.
Baca Juga : Kementan Alokasikan Rp336 Miliar untuk Rehabilitasi Sawah Terdampak Banjir di Sumatera
Yang menarik dari kedatangan etnis Rohingya ke Aceh selain jumlah yang banyak, berdatangan secara serentak ke satu titik dan sistematis. Permasalahan di atas sejalan dengan data dari Badan pengungsi PBB (UNHCR) yang menyatakan ada sekitar 1.200 orang rohingya yang telah mendarat d Indonesia sejak bulan November lalu.
Data tersebut terus bertambah, yang terbaru mencapai 1.475 orang. Sedangkan, data dari satgas Provinsi Aceh, jumlah etnis Rohingya yang sudah mendarat di Aceh sekitar 1.684 orang dan mereka tersebar di 8 titik lokasi penampungan berbeda.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
