Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
HARIAN.NEWS, JENEPONTO — Menjawab kegelisahan atas minimnya realisasi substansial Tri Dharma Perguruan Tinggi di kalangan mahasiswa, Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Periode 2026–2028 menginisiasi gerakan bertajuk Lontara Project HPMT.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Mengusung tema “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, program ini dirancang sebagai solusi atas terhambatnya pemanfaatan potensi daerah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Baca Juga : Dorong Tata Kelola Efektif, Sekda Jeneponto Minta ASN Kuatkan Sinergi Antar-OPD
Project Manager Lontara Project, Muh. Palangkey Yusrie, menjelaskan bahwa kerangka kerja ini disusun agar kegiatan kemahasiswaan tidak lagi sekadar mengejar eksistensi lembaga, melainkan mampu menempatkan mahasiswa sebagai katalisator pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Rangkaian utama kegiatan Research and Public Education Project ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026. Tim relawan akan diterjunkan ke dua lokasi yang mewakili lanskap geografis Jeneponto, yakni Desa Marayoka sebagai representasi wilayah pegunungan (hulu) dan Desa Mallasoro sebagai representasi wilayah pesisir (hilir).
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Potensi dan Paradoks Ekonomi di Desa Marayoka
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Baca Juga : Dorong Kualitas SDM, Pemkab Jeneponto Resmi Buka Pelatihan Vokasi Nasional Batch V Tahun 2026
Berdasarkan pemetaan awal melalui wawancara bersama Kepala Desa Marayoka dan dua Kepala Dusun setempat pada 14 Oktober lalu, terungkap sejumlah potensi sekaligus paradoks ekonomi dan polemik lingkungan di wilayah hulu tersebut.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Di sektor pertanian, Desa Marayoka memiliki kekayaan komoditas sukun yang potensial diolah menjadi produk bernilai tambah seperti tepung sukun. Namun, pengembangan potensi ini masih terhambat oleh minimnya literasi pengolahan bahan mentah, terbatasnya akses pasar, serta kendala permodalan.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Kondisi serupa dialami sektor perdagangan lokal. Meski pasar mingguan desa ramai dikunjungi warga dari luar daerah, pasar tersebut belum memiliki produk unggulan yang menjadi “ikon” daya tarik utama.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Masalah lain muncul di sektor pariwisata dan lingkungan. Destinasi wisata Bulu Pengka yang populer di kalangan pendaki masih mengalami friksi ego sektoral antar-tiga pos registrasi. Kurangnya komunikasi dan tata kelola yang belum profesional menyebabkan potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) belum terserap secara optimal.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Selain itu, perangkat desa juga menyoroti adanya konflik agraria terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat lokal yang berbenturan dengan konsensus perluasan wilayah, serta belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Formulasi Solusi dan Pembekalan Relawan
Merespons berbagai permasalahan tersebut, Tim Lontara Project HPMT telah menyiapkan serangkaian program intervensi berbasis kebutuhan masyarakat:
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
1. Penyuluhan Hukum dan Agraria: Mengurai sengketa pemanfaatan lahan dengan menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Kehutanan dan Pertanian.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
2. Tata Kelola Pariwisata: Melakukan pendampingan tata kelola wisata Bulu Pengka melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian, edukasi Sapta Pesona, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
“Hasil observasi awal ini kami harapkan dapat menjadi acuan bagi para narasumber dalam merumuskan materi yang linier dan relevan dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Project Controller Lontara Project HPMT, Aji Sukman.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Sebelum terjun ke lokasi pengabdian, seluruh relawan Lontara Project akan mengikuti sesi Bootcamp pada 24–25 Oktober 2026. Kegiatan pembekalan ini menghadirkan pemateri dari berbagai organisasi terkemuka, seperti Greenpeace dan CELIOS, guna mempertajam daya analisis serta instrumen pemberdayaan masyarakat yang aplikatif.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Seluruh data dan temuan dari hasil kegiatan ini nantinya diolah menjadi proposal riset serta rekomendasi kebijakan (policy brief) untuk mendorong pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran bagi Kabupaten Jeneponto.
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Baca Juga : Kominfo Jeneponto Sosialisasikan Instrumen SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Baca Juga : Bukan Sekadar Bantuan, Bupati Jeneponto Dorong Lingkungan Ramah Disabilitas
Penulis : Aswin
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
