HARIAN NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mengintensifkan langkah-langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk membahas solusi konkret dalam pengendalian banjir.
“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan sendiri, perlu sinergi antara pemerintah kota, BBWS, dan stakeholder lainnya agar solusi yang diterapkan berjalan optimal,” ujar Munafri setelah melakukan pertemuan di Balai Kota, Senin (24/3/2025).
Baca Juga : Munafri Arifuddin: Hari Ini Makassar Posisi Siaga
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah sedimentasi tinggi di kanal dan drainase yang menghambat aliran air. Munafri menekankan bahwa pengerukan secara menyeluruh harus segera dilakukan untuk memastikan aliran air tidak tersumbat.
“Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti sejumlah titik rawan banjir yang harus segera ditangani, seperti Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo yang kerap terendam saat hujan deras. Kecamatan Manggala juga masuk dalam prioritas perbaikan karena merupakan daerah langganan banjir.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik Pengurus FKPP, Nurfadjri Fadeli Luran Didaulat Menjadi Ketum FKPP Kota Makassar
“Kita akan fokus pada kawasan yang selama ini terdampak parah, terutama yang menyebabkan kemacetan dan menghambat aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menegaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting. Ia mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan agar sistem drainase tidak tersumbat.
“Perlu ada edukasi masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan,” kata Munafri.
Baca Juga : Sidak di MGC, Munafri Tegur Pegawai Santai Merokok Saat Jam Kerja
Untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, Munafri berencana mengadakan pertemuan lanjutan setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Kami akan mengundang berbagai pihak agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menambahkan bahwa sistem drainase yang tidak berfungsi optimal juga menjadi faktor utama.
Baca Juga : Sidak Malam, Appi–Aliyah Pastikan Pemilihan RT/RW Aman Tanpa Kubu-Kubuan
Ia mengungkapkan adanya jaringan kabel bawah tanah yang menghambat aliran air, terutama dari drainase sekunder ke drainase primer.
“Salah satu kendala utama adalah kabel-kabel bawah tanah yang mengganggu aliran air. Ini perlu ditertibkan agar drainase dapat berfungsi dengan baik,” jelasnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir; anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya; serta camat dari tiga kecamatan rawan banjir, yakni Rappocini, Tamalate, dan Manggala.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
