HARIAN.NEWS, MAKASSAR – SETARA Institute lembaga nasional yang konsen pada isu-isu toleransi dan keagamaan kembali menempatkan Makassar dalam daftar 10 kota rendah terkait toleransi di Indonesia tahun 2024, tepatnya di peringkat ketujuh. Parepare, juga di Sulawesi Selatan, berada di peringkat pertama.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan rendahnya skor Indeks Kota Toleran (IKT) bukan hanya karena tingginya insiden intoleransi, tetapi juga karena kurangnya fokus dan inovasi khususnya dalam bentuk regulasi daerah dalam mempromosikan toleransi di kedua kota tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar Darius Allo Tangko dari Keuskupan Agung Makassar, menyoroti bahwa pertemuan dan dialog antar umat beragama sebagai upaya bersama menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar intens dilakukan.
Baca Juga : Triasi Kerukunan dari Makassar: Pesan Persatuan di Jalan Sehat dan Ngopi Kerukunan
Termasuk membentuk ribuan agen moderasi beragama melalui tokoh agama pada 15 Kecamatan se Kota Makassar untuk mempromosikan pentingnya menjaga kerukunan dan kehidupan toleransi ditengah-tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa rendahnya skor IKT Makassar lebih disebabkan oleh kendala regulasi, bukan karena kurangnya aktualisasi toleransi di tengah-tengah umat.
FKUB, menurutnya, telah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemeliharaan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar.
Baca Juga : Selama Tiga Hari, FKUB Makassar Roadshow Kerukunan Umat Beragama
Senada dengan itu tokoh agama sekaligus Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, Usman Sofian, mengatakan bahwa selama ini punya komitmen bersama tokoh lintas agama untuk memelihara kerukunan dan menjaga kehidupan toleransi dengan aktif melakukan dialog.
“Bahkan momentum bulan suci ramadhan kami menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di rumah ibadah lintas agama,” kata Usman dalam siaran tertulisnya.
Menurutnya selama ini pemerintah kota Makassar punya komitmen kuat dalam pemeliharaan toleransi dan kerukunan ummat beragama melalui program dan dukungan anggaran baik FKUB maupun organisasi keagamaan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Kukuhkan 17 Pengurus FKUB Makassar 2025-2029
Jadi rendahnya indeks toleransi kota Makassar bukan karena faktor tingginya peristiwa dan kasus intoleransi tetapi belum adanya regulasi daerah sebagai salah satu indikator dan variabel utama dalam penilaian indeks kota toleransi.
“Sehingga kami optimis bahwa kehidupan toleransi kedepan semakin baik jika ada payung hukum yang mengaturnya,” ungkapnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
