HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, belum lama ini perintahkan penarikan seluruh kendaraan dinas (Randis) yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Merespon hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, memastikan akan segera menertibkan kendaraan dinas (Randis) yang tidak lagi layak pakai.
Dakhlan mengatakan, kendaraan dinas yang sudah rusak atau tidak terpakai akan segera dialihkan, dilelang, atau bahkan dimusnahkan jika tidak ada peminat.
Baca Juga : Mulia Sportival 2025 Siap Meriahkan HUT Kota Makassar 418
“Kami sedang mengalihkan kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan lagi. Biasanya, kendaraan rusak diajukan untuk lelang. Kalau setelah beberapa kali dilelang tidak ada yang berminat, maka akan kami musnahkan,” jelas Dakhlan, Kamis (6/3/2025).
Selain kendaraan yang ada di Balai Kota, Pemkot juga menyoroti kondisi aset di Terminal Toddopuli. Sejumlah bus dan besi tua masih menumpuk di lokasi tersebut. Namun, Dakhlan menegaskan bahwa keputusan akhir terkait aset-aset tersebut bergantung pada instansi pengguna.
“Itu tergantung dari pengguna barangnya. Kami di BPKAD hanya mengelola administrasinya,” katanya.
Baca Juga : Benahi Sikap Aparat, Munafri Minta Petugas Dishub Jadi Pelayan Publik, Bukan Preman Jalanan
Langkah ini sejalan dengan upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menertibkan kendaraan dinas dan memastikan aset daerah dikelola secara efisien.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut, banyak Randis di Pemkot Makassar tidak tepat sasaran.
“Banyak kendaraan dinas dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak. Bahkan ada yang seolah-olah ingin membuat showroom dari mobil Pemkot. Kita tarik semua agar bisa didistribusikan maksimal kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegas Munafri.
Baca Juga : BBPOM di Makassar Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Soppeng Lewat Program “PARENTING KIE”
Menurutnya, camat di Makassar terakhir kali menerima kendaraan dinas pada 2018. Untuk memastikan efisiensi, ia merancang sistem baru bagi penggunaan Randis. Jika sangat krusial pemerintah akan menerapkan sistem sewa untuk pejabat.
Sewa ini solusi agar tidak ada lagi kasus kendaraan dinas ikut hilang setelah pejabat selesai menjabat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak akan membeli kendaraan dinas baru untuk Wali Kota Makassar. Anggaran lebih dari Rp2 miliar yang semula dialokasikan untuk pembelian Randis akan direlokasi ke kebutuhan yang lebih mendesak.
Baca Juga : Poltekpar Makassar Gelar Konferensi Internasional Bahas Pariwisata Bahari Berkelanjutan
“Saya sudah diberikan dua kendaraan, satu Alphard dan satu mobil listrik. Ibu Wakil Wali Kota juga sama. Tidak perlu lagi ada pembelian mobil baru untuk saya,” katanya.
Ia juga memastikan mobil listrik lebih efisien untuk digunakan di Makassar.
“Makassar ini kota yang jaraknya tidak terlalu besar, saya nyaman pakai mobil listrik. Jadi anggaran kendaraan dinas nanti kita gunakan untuk hal yang lebih penting,” tutupnya.
PENULIS: NURSINTA
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
