HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengajak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassarbergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC), agar masyarakat bisa langsung melapor dan mengawasi peredaran kosmetik ilegal.
Hal ini merespons laporan BPOM Kota Makassar yang membeberkan ada beberapa klinik kecantikan dan kosmetik ilegal masih beredar di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar.
Baca Juga : Hadir di Muslim Life Fair 2026, BBPOM Makassar Buka Akses Perizinan dan Edukasi Produk Aman
“Jadi nanti bisa bersurat kita siapkan satu tempat, karena di sini (MPP) masuk semua instansi,” kata Danny, saat menerima Kepala BPOM Makassar dra Hariani beserta jajaran saat memberikan laporan pengawasan, Senin (18/3/2024) kemarin.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Balai Kota itu, BPOM melaporkan soal kondisi pengawasan obat dan makanan di Makassar.
Kata Hariani, BPOM melakukan pengawasan baik secara rutin maupun intensif. Apalagi di bulan suci Ramadan perlu pengawasan takjil untuk memastikan keamanan makanan yang dijual.
Baca Juga : Perangi Kanker Serviks, BBPOM Makassar dan KORPRI Gelar Vaksinasi HPV Tahap Lanjutan
“Ini kita kolaborasi dengan Dinkes Makassar,” singkat Hariani.
Selain itu, BPOM dan Dinkes Makassar juga berkolaborasi mengawasi saranan, prasarana, dan jasa pelayanan kesehatan. Salah satunya klinik kecantikan.
Terkait kosmetik ilegal, Hariani mengatakan, yang dimaksud dengan ilegal adalah tidak memiliki ijin edar dan produk kosmetik serta klinik yang tidak memenuhi ketentuan.
Baca Juga : Donor Darah Warnai Peringatan HUT ke-25 BPOM RI di Kota Makassar
“Ilegal itu tidak ada izin dan mengandung bahan berbahaya,” tegasnya.
Terkait Ilegal, menurut Hariani juga berlaku untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kendati belum membeberkan jumlah temuan kosmetik, klinik, makanan dan obat obatan di kota Makassar dalam temuannya.
Baca Juga : Dukung MBG, BBPOM Makassar Bekali UMKM dengan Edukasi Keamanan Pangan
Namun pihak BPOM mendorong pelaku usaha melakukan registrasi di BPOM untuk kepastian keamanan makanannya.
“Kita (pelaku usaha) harus memastikan keamanan apa yang hendak dikonsumsi atau diterima oleh pelanggan,” ujarnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
