HARIAN.NEWS – Kawasan wisata Raja Ampat tengah menjadi sorotan banyak publik, surga bagi ekosistem laut tropis tersebut saat ini dikabarkan terancam oleh aktvitas penambangan nikel.
Merespon banyaknya kekhawatiran publik terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah terjun meninjau lokasi tambang PT Gag, yang melakukan penambangan di kawasan yang menjadi kebanggaan tanah air, khususnya masyarakat Papua.
Bahlil Lahadalia meninjau lokasi tambang PT Gag Nikel, usai pihaknya menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut, karena banyaknya kekhawatiran publik terkait potensi kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Baca Juga : PKLSP Layangkan Somasi Kedua kepada PLN dan PT SGS, Tegaskan Siap Tempuh Jalur Hukum
Sosok Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM tersebut tidak asing bagi masyarakat Papua, ia adalah sosok kelahiran dari Fakfak.
Sebelum terjun ke dunia politik dan menjabat posisi penting, Ia pernah tercatat sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ia merintis karier sebagai pengusaha dan sukses membangun jaringan di berbagai sektor terutama melalui HIPMI yang kelak mengantarkannya masuk lingkaran dekat Presiden Jokowi.
Baca Juga : Polemik Raja Ampat, Perlu Perbaikan Sistemik
Kariernya terus menanjak mendapat kepercayaan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menjadi Menteri Investasi, kemudian Menteri ESDM.
Bahlil juga sukses menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar pada awal tahun 2025 menggantikan Airlangga Hartarto.
Langkah politik dan kariernya tidak lepas dari sorotan publik, tidak sedikit pengamat politik menilai, posisi strategisnya di pemerintahan Prabowo tidak lepas dari kedekatannya dengan Presiden RI ke-7, Jokowi.
Baca Juga : Surga Terakhir di Bumi Dikoyak, Komitmen Hijau Goyah
Ia pernah mencuri perhatian saat mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian subsidi gas LPG 3 kg awal tahun 2025 lalu.
Alih-alih mendapat respon positif, kebijakannya justru memicu antrian panjang dan menimbulkan kegaduhan masyarakat.
Dalam konteks kasus tambang nikel di kawasan Raja Ampat, banyak publik berharap adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian, bukan sekedar data teknis atau laporan normatif.
Baca Juga : Bahlil Buka Suara Peluang RI Ekspor Listrik
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
