HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Belakangan, pembicaraan terkait pemecatan sejumlah ketua RT/RW jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 menjadi sorotan di kota Makassar. Sorotan negatif itu datang dari berbagai kalangan, bahkan menuai tanda tanya besar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman ikut terlibat memberikan komentar miring atas pemecatan RT/RW di Makassar.
Ia khawatir pemecatan RT/RW yang dolakukan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang saat ini tengah cuti kampanye memuat kepentingan politik.
Baca Juga : Demi Kelancaran Pilkada 2024, Kesbangpol Makassar Siap Fasilitasi Seluruh Kebutuhan KPU dan Bawaslu
“Kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama para RT dan RW. Mereka merasa mendapatkan perlakuan tidak adil. Mereka dipecat tanpa alasan yang jelas. Ini harus segera diselidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi menjelang Pilkada,” ujar Supratman beberapa waktu lalu.
Belum lama ini, sejumlah RT/RW dari berbagai Kelurahan mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (26/9/2024) lalu.
Eks RT dan RW tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan terkait pemecatan RT/RW secara mendadak jelang Pilkada.
Baca Juga : Optimistis Danny Bakal Pimpin Sulsel, AURA: Dukungan ke DiA Terus Mengalir
Supratman menyampaikan laporan yang diterima dari sejumlah RT/RW patut dipertanyakan dan harus diklarifikasi oleh pemerintah kota.
“Mereka mempertanyakan terkait pemecatan atau penonaktifan RT RW menjelang Pilkada. Kita sangat membutuhkan klarifikasi dari pemerintah kota, ada hal apa? Baik itu dari Lurah, Camat, mengapa ini dilakukan menjelang Pilkada,” ujarnya.
Pihaknya akan mengagendakan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang perwakilan RT/RW, Lurah dan Camat untuk mengetahui duduk perkaranya.
Baca Juga : Tak Gentar Diserang Isu Miring, Jubir DIA: Itu Bentuk Kepanikan Lawan
“Karena sampai saat ini AKD belum terbentuk secara keseluruhan, pasti kita akan melibatkan total seluruh Fraksi di DPRD Makassar hadir bersama-sama,”
Sedangkan, salah satu Ketua RT di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Rusly mengatakan pencopotan Ketua RT/RW harus berdasarkan musyawarah.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan pemberhentian disertai dengan bukti-bukti jika Ketua RT dan RW melakukan pelanggaran.
Baca Juga : Kampanye Indira Yusuf Ismail Serukan Keberlanjutan Program Danny Pomanto
“Makanya kami bersama-sama para Ketua RT RW dari lintas Kelurahan datang ke Kantor DPRD untuk mengadu kasus tersebut,” tutup Rusly.
Menelisik Alasan Reshuffle RT/RW dari Danny Pomanto
Meski menjadi polemik dan kontroversi karena dilakukan jelang Pilkada 2024, Wali Kota Makassar Danny Pomanto sempat menyampaikan alasannya me-reshuffle sejumlah RT dan RW kepada awak media.
Kata Danny Pomanto, alasan dibalik dirinya melakukan reshuffle karena sejumlah RT dan RW tak lagi memenuhi syarat selama masa jabatan. Salah satunya telah menggelapkan uang sampah.
“Ada beberapa yang, mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan,” katanya.
Selain itu, setelah melakukan pendataan pihaknya menemukan beberapa RT dan RW berkinerja rendah dan telah mengundurkan diri namun tidak ada laporan.
“Ternyata banyak RT/RW nya tidak aktif, jadi harus diganti. Berkinerja rendah. Saya kan lagi lihat efisiensi, jadi pasti segeral dievaluasi,” jelasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
