HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Dirgahayu RI ke- 80 diwarnai hiruk pikuk. Sepuluh bulan kepemimpinan Presiden Prabowo nampaknya sedang memasuki fase “kebingungan”.
Rakyat disuguhi episode demi episode attitude para elit yang menabrak nurani dalam mengisi kemerdekaan yang kemudian menyebabkan erupsi sosial politik dan kekhawatiran dimana-mana.
Merawat kemerdekaan memerlukan upaya kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan individu, sehingga kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara bertumbuh dan membentuak ekosistem.
Baca Juga : BPJS dan Jerit Senyap yang Luput
Proses demokrasi, seperti memilih dan mengawasi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan koridor. Merdeka bukan tentang ketika semua setuju tapi tentang mau mendengar dan jalan bersama.
Dengan cara-cara di atas, kita dapat merawat kemerdekaan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Pemerintah memiliki peran penting dalam merawat kemerdekaan. Menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Tentu dengan mengembangkan kebijakan keamanan yang efektif dan meningkatkan efektifitas lembaga keamanan.
Baca Juga : Pendengung dan Pemengaruh
Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh semua pihak. Kebijakan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman.
Akhir-akhir ini masyarakat diributkan oleh isu-isu sosial dan politik di media, mengisyaratkan pihak pemerintah seperti tidak peka, cenderung seenak perut, memaksakan kehendak, setelah mendapat reaksi masyarakat baru meminta maaf.
Setelah didemo oleh rakyat baru mengumumkan pembatalan atas peraturan yang dibuat. Indikasi yang dikedepankan seolah tidak peduli dengan nasib rakyat yang memberi mandat, dan aturan yang dibuat bersifat coba-coba.
Baca Juga : Dampak AI bagi Kaum Minoritas
Hati-hati dengan kepentingan politik bisa merembet kemana-mana jika suara rakyat tidak didengar. Kesalahan komunikasi publik dapat bertransformasi menjadi badai politik.
Kemerdekaan adalah ladang yang kita tanami bukan warisan yang dapat dihabiskan. Mata air kehidupan harus dijaga bukan berubah menjadi air mata.
Diksi dan ucapan para petinggi tidak terkontrol, sangat mencederai, tidak mencerminkan kedaulatan, cenderung menjadi alat kekuasaan. Tidak memikirkan dampak buruk, terkesan bikin gaduh.
Baca Juga : Memperbaharui Cara Berpikir Kuno
Pemerintah yang abai dapat mengakibatkan berbagai masalah serius bagi masyarakat dan negara.
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena mereka merasa bahwa pemerintah tidak peduli dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan protes sosial serta dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan dan meningkatkan kesenjangan sosial. Rakyat makin miskin, memicu penurunan kualitas hidup.
Pemerintah wajib memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mengembangkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Suara rakyat adalah suara Tuhan. People’s Power itu nyata. Sadarlah wahai siapapun yang menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang diletakkan di pundakmu untuk menyejahterakan rakyat bukan malah mencederai hatinya.
Belajarlah dari Sudewo, Bupati Pati kehilangan wibawa, diminta mundur dari jabatan, dilempari botol mineral karena kemarahan rakyat. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
