HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan Maklumat untuk Presiden Jokowi di Gedung Rektorat, Jumat (2/2/2024).
Aksi itu dilakukan untuk mengingatkan seluruh aparatur negara termasuk Presiden RI agar tetap berada pada koridor demokrasi, dengan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta menciptakan rasa nyaman dalam berdemokrasi.
“Bagaimana agar seluruh aparatur negara tetap bisa menjaga demokrasi, apalagi sebagai pelaku dari reformasi harus tetap menjaga sampai akhir hayat, bagaimana reformasi ini bisa kembali ke jalan yang benar,” kata Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Anwar Razak kepada awak media, Jumat (2/2/2024).
Baca Juga : Bawaslu: 180 Rekomendasi PSU, 26 Tidak Dijalankan KPU
Prof Anwar menyebutkan saat ini dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) agar pemerintah dapat bekerja secara Profesional dan bersungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku.
“Khususnya bagi penyelenggara Pemilu untuk menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun,” tegas Prof Anwar.
Pengawalan demokrasi, menurut Anwar sangat penting. Demi menciptakan pemilu yang aman dan nyaman, bukan justru menciptakan ketidaknyamanan dengan tidak mentaati landasan hukum yang telah berlaku, karena menurutnya apabila demokrasi ini susah dipertanggungjawabkan maka susah juga menjadi bangsa yang bermartabat.
Baca Juga : BKGN 2024, Unilever dan Pepsodent Hadirkan Pemeriksaan Gratis di RSGMP UNHAS Makassar
“Kita sebagai akademisi kembali menjaga koridor demokrasi, jangan kita keluar, kalau keluar kampus wajib mengingatkan kembali ke dalam sebagai lembaga penjaga keberadaban,” tutupnya.
Daftar 4 point pernyataan sikap Pemilu damai dari Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar :
- Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
- Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
- Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara Pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara Pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
- Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News