HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah tegas dalam mengawasi kendaraan dinas (randis) pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Ia berencana merancang pemasangan sistem navigasi Global Positioning System (GPS) pada seluruh kendaraan dinas guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan aset pemerintah tetap terkontrol.
Munafri menegaskan, pemasangan GPS akan memudahkan pemantauan pergerakan kendaraan dinas. Dia tidak ingin ada mobil yang digunakan di luar kepentingan negara tanpa alasan jelas.
Baca Juga : Mulia Sportival 2025 Siap Meriahkan HUT Kota Makassar 418
“Kita ingin memasang GPS supaya bisa terdeteksi ke mana mobil ini pergi, karena kita tidak tahu,” kata Munafri, Sabtu (15/3/2025).
“Lebih baik mencegah daripada mencari, apalagi jika mobil dinas hilang. Dengan GPS, pergerakannya bisa langsung terpantau,” lanjutnya.
Dia menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kendaraan dinas yang berada di luar wilayah Makassar tanpa alasan resmi. Jika ada mobil milik Pemkot Makassar terdeteksi di kota lain, seperti Kendari, pejabat terkait harus menjelaskan tujuan penggunaannya.
Baca Juga : Benahi Sikap Aparat, Munafri Minta Petugas Dishub Jadi Pelayan Publik, Bukan Preman Jalanan
“Misalnya, kenapa ada mobil Makassar yang sampai ke Kendari? Kita harus tahu apa tujuannya, karena itu mobil negara yang digunakan untuk kepentingan negara,” tegasnya.
Munafri juga mengungkapkan hasil inventarisasi kendaraan dinas yang dilakukan di Lapangan Karebosi beberapa waktu lalu. Dari lebih dari 380 kendaraan dinas yang tercatat, hanya sekitar 40 unit yang sudah kembali ke pemerintah kota.
Bahkan, sejumlah kendaraan masih dikuasai oleh pejabat yang sudah pensiun. Munafri menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidaktertiban dalam pengelolaan aset pemerintah yang harus segera ditertibkan.
Baca Juga : BBPOM di Makassar Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Soppeng Lewat Program “PARENTING KIE”
Selain mengontrol penggunaan randis, Munafri juga berencana menata ulang distribusi kendaraan dinas agar lebih adil. Dia menilai, masih ada ketimpangan dalam pembagian kendaraan di kalangan pejabat Pemkot Makassar.
“Ada yang memiliki kendaraan tidak sesuai dengan jabatannya. Saya tidak mau ada perbedaan, semua kepala bagian harus mendapat kendaraan yang sama kualitasnya. Jangan ada yang rusak, sementara yang lain masih bagus,” tutupnya.
PENULIS: NURSINTA
Baca Juga : Poltekpar Makassar Gelar Konferensi Internasional Bahas Pariwisata Bahari Berkelanjutan
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
